Belajar dari Pak Karno

Belajar dari Pak Karno

Beranda Kegiatan

Namanya Pak Karno, salah satu warga desa Candirejo, Pring Apus, sekitar 40 km di luar kota Semarang..

Suara Pak Karno agak tergetar ketika bercerita tentang susahnya mendapatkan pupuk bagi jagung yang dia tanam di lahan milik perhutani di sekitar desanya..

“Ini kami membeli lo mbak. Tidak gratis. Itu saja susah,” tuturnya geram.

Dari Pak Karno dan teman2 di Candirejo saya bisa langsung mendengar masalah riil yang dihadapi petani di pelosok.

Ini masalah klasik cara pemerintah mengontrol penyaluran subsidi. Dulu di minyak tanah, sekarang berlaku pada pupuk. Pak Karno bercerita pupuk subsidi hanya bisa dibeli menggunakan kartu tani. Dan Kartu Tani hanya diterima oleh para petani sawah.

“Sedang kami ini petani juga. Kami bertanam jagung, tapi di lahan milik perhutani. Kami susah dapat Kartu Tani, dan susah dapat mes (pupuk) mbak!”

“Jadi, kami senang Mbak mau datang ke pelosok seperti ini. Jadi Kami bisa berharap kalau Mbak nanti jadi anggota DPR, bisa perhatikan masalah ini.”

Terus terang saya baru tahu masalah serius ini. Ya, serius karena puluhan bapak dan ibu petani yang saya temui di candirejo begitu emosional bahas pupuk ini..

Dan tentu saya tidak dalam posisi memberi solusi. Tapi obrolan dengan bapak ibu petani candirejo ini harus didengar para petinggi negeri ini..

Dan tentu menjadi pelajaran berharga bagi saya..

Terima kasih Pak Karno. Mbak Titis. Mbak Maryati. Pak Lurah, dan bapak/ibu semua..

Terima kasih atas keramahannya. Terima kasih atas masukan2nya. Terima kasih atas semuanya.

PSI: Penjelasan DPR dan Pemerintah di Sidang MK soal Revisi UU MD3 Tidak Meyakinkan

PSI: Penjelasan DPR dan Pemerintah di Sidang MK soal Revisi UU MD3 Tidak Meyakinkan

Beranda

RILIS MEDIA
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Sidang uji materi tentang Revisi UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) kembali dilanjutkan pada Rabu 11 April 2018 di Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan salah satu pihak yang mengajukan uji materi tersebut

Penjelasan dari pihak Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Litigasi Kemenkumham, Ninik Hariwanti, hanya bersifat normatif dan tidak menyentuh sama sekali pokok permasalahan sidang. Jawaban dari pihak DPR yang diwakili oleh Arteria Dahlan, tidak komprehensif dan tidak menjawab pokok permasalahan dengan jelas.

“Terdapat banyak inkonsistensi dan kesalahan konsep secara fundamental,” kata juru bicara PSI bidang hukum, Dini Purwono, dalam siaran persnya, Kamis 12 April 2018.

Pihak DPR terlihat tidak bisa membedakan antara kerugian aktual dan kerugian konstitusional. Padahal yang menjadi fokus pemeriksaan MK adalah apakah suatu peraturan perundang-undangan menghilangkan atau mengurangi hak-hak warga negara yang diberikan oleh UUD45. Jadi tolak ukurnya bukan apakah ada kerugian aktual atau potensi kerugian, tapi lebih kepada apakah suatu perundang-undangan itu konstitusional atau inkonstitusional.

Terkait Pasal 73, DPR terlihat blunder pada saat mengatakan bahwa kewenangan DPR lebih besar dibandingkan KPK dan Polri. Dan karenanya wajar apabila DPR juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan upaya paksa. Ini pemikiran yang “off-side” dalam konsep Trias Politica.

Pasal mengenai kewenangan upaya paksa ini menjadi inkonstitusional karena tidak dikaitkan secara khusus dengan hak angket DPR. Karena berdasarkan konstitusi kewenangan DPR untuk melakukan penyelidikan adalah dalam kaitannya dengan hak angket dan hal ini sudah diatur dengan benar dalam UU MD3 yang lama. Posisi ini juga sudah diperkuat oleh Putusan MK No 14/PUU-I/2003.

Terkait Pasal 122 huruf L, DPR juga terlihat blunder dalam mengerti hakikat MKD. Menurut DPR, tugas MKD adalah menjaga harkat dan martabat anggota DPR. Dan karenanya MKD harus diberikan kewenangan untuk melakukan langkah hukum bagi siapapun yang menghina kehormatan DPR. DPR menganggap pasal-pasal KUHP mengenai pencemaran nama baik, fitnah tidak jelas kanalnya sehingga DPR merasa perlu ada perlindungan tambahan.

Menurut Dini, “Ini jelas salah kaprah karena fungsi MKD sebagai lembaga etik adalah menjaga harkat dan martabat anggota DPR dengan melakukan evaluasi dan supervisi atas perilaku dan tindakan-tindakan anggota DPR yang bisa merendahkan harkat dan martabat DPR, memberikan peringatan dan sanksi kepada anggota DPR yang melakukan pelanggaran kode etik. Bukan malahan menjadi “kuasa hukum/polisi DPR” untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak lain/masyarakat.”

Terkait Pasal 245, DPR menjelaskan bahwa hak imunitas diperlukan untuk melindungi anggota DPR dari upaya-upaya kriminalisasi dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Namun sepertinya DPR tidak teliti dalam membaca pasal tersebut karena Pasal 245 jelas menyatakan bahwa pemanggilan dan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan MKD. Hal ini yang menjadi masalah dan sudah ada Putusan MK No 76/PUU-XII/2014 yang menegaskan bahwa MKD tidak seharusnya dilibatkan dan bersentuhan langsung dengan sistem peradilan pidana.

“Pihak DPR menekankan pentingnya penguatan parlemen utk mengimbangi pemerintah agar tidak menjadi otoriter. Tapi konsep “check and balances” yang dijelaskan DPR selama sidang terasa tidak seimbang karena semuanya hanya mengenai perlindungan anggota DPR dan hak DPR untuk “check” namun tidak diimbangi dengan hak pihak lain untuk “check” DPR serta bagaimana pertanggungjawaban DPR kepada rakyat,“ lanjut Dini yang juga bacaleg PSI ini.

Sidang akan dilanjutkan Kamis 19 April 2018 dengan menghadirkan dan mendengarkan Ahli. PSI berencana menghadirkan staf pengajar Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar.

*Juru bicara PSI bidang Hukum , Dini Purwono: 08121024398*

Narahubung: 081806484396 (Dara)

90 Menit, Jokowi Bahas Strategi Pemenangan Pilpres 2019 dengan PSI

90 Menit, Jokowi Bahas Strategi Pemenangan Pilpres 2019 dengan PSI

Beranda Kegiatan Program

Presiden Joko Widodo menerima pengurus Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2/2018). Pengurus PSI yang hadir yakni Ketua Umum Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni serta Ketua DPP Tsamara Amani.

Pertemuan berlangsung tertutup selama sekitar satu setengah jam atau 90 menit. PSI sebagai partai politik pendukung Jokowi mengakui, pertemuan ini salah satunya membahas pemenangan Jokowi di pemilihan presiden 2019.

“Ya ada lah (pembahasan terkait pemenangan pilpres),” kata Tsamara kepada wartawan usai pertemuan. Tsamara enggan membeberkan secara detil apa saja yang dibahas PSI dan Jokowi terkait pemenangan Pilpres. Sebab, hal tersebut terkait dengan strategi yang tak boleh diketahui oleh lawan politik.

Namun, ia membocorkan, salah satu strategi pemenangan yang akan digencarkan PSI adalah kampanye lewat media sosial. Sebab, PSI sebagai partai yang baru pertama kali ikut pemilu selama ini juga berkampanye lewat media sosial.

“Kami tadi juga presentasi keberhasilan kami di medsos dan Pak Jokowi senang dengan hal itu. Karena Pak Jokowi sadar milenial presentasinya pada 2019 sangat besar,” kata Tsamara.

Tsamara mengatakan, nantinya kinerja Jokowi selama memimpin Indonesia bisa dikampanyekan di media sosial. Selain tak memakan banyak biaya, pesan yang hendak disampaikan juga bisa langsung sampai ke generasi milenial.

“Apalagi Pak Jokowi punya kinerja yang sangat baik, punya prestasi. Tinggal bagaimana kami mengemas konten tersebut di media sosial agar lebih banyak anak muda yang sadar, ini loh Presiden kalian betul betul berprestasi dan layak dipilih kembali,” kata Tsamara.

Prof Mahfud MD : PSI Punya Idealisme Dan Masih Terjaga Hingga Sekarang

Prof Mahfud MD : PSI Punya Idealisme Dan Masih Terjaga Hingga Sekarang

Beranda

Prof Mahfud MD mengatakan, tetap berkomitmen mendorong PSI untuk tampil sebagai salah satu alternatif penyaluran aspirasi politik secara resmi.

“Karena saya melihat PSI digerakkan para anak muda yang punya idealisme dan idealisme mereka, sampai hari ini, masih terawat,” katanya.

Melihat idealisme PSI, kata Mahfud, ia pun menyediakan diri untuk kembali hadir sebagai panelis independen. Harapannya dia bisa membantu menemukan caleg-caleg terbaik untuk PSI.

“Pada gelombang pertama, saya lihat rata-rata bacaleg PSI bagus-bagus. Mereka diseleksi dengan mekanisme dan parameter yang baik. Juga dilakukan secara terbuka, disiarkan secara live. PSI melakukan langkah yang bagus,” ujar Mahfud.

Terima kasih Prof

Dini S Purwono: Ingin Bermanfaat Untuk Orang Banyak

Dini S Purwono: Ingin Bermanfaat Untuk Orang Banyak

Beranda Tentang

“Setelah cukup kenyang pengalaman di dunia hukum, Dini pun ingin berbagi pengetahuan kepada masyarakat. Di tengah kesibukannya, ia bersedia meluangkan waktunya saat Jawa Pos Radar Semarang memintanya untuk mengasuh rubrik “Klinik Hukum” yang hadir setiap Kamis.

Menurut Pemimpin Redaksi Jawa Pos Radar Semarang, Arif Riyanto, dipilihnya Dini untuk mengasuh rubrik tersebut, mengingat kapasitas dan kemampuan Dini sebagai advokat yang sudah tidak diragukan lagi. Selain itu, saat ini banyak kasus-kasus hukum dalam dunia usaha terkait perdagangan, investasi, e-commerce, perburuhan, leasing, dan kegiatan usaha lainnya yang muncul di daerah, khususnya Semarang dan sekitarnya.

“Kita berharap para pembaca Jawa Pos Radar Semarang bisa memanfaatkan rubrik ini untuk menanyakan segala hal tentang permasalahan hukum, khususnya persoalan hukum di dunia usaha, termasuk seputar hal investasi dan startup. Boleh juga menanyakan kasus hukum secara umum,” katanya.

Dini sendiri mengaku niatnya berbagi ilmu hukum itu didasari oleh keprihatinannya terhadap kasus-kasus hukum yang kerap dialami warga, khususnya kalangan wong cilik. Ia mencontohkan, nasib ribuan buruh pabrik jamu PT Nyonya Meneer yang hingga saat ini tidak terbayarkan hak-haknya pasca perusahaan tersebut dinyatakan pailit.

“Selama ini saya menangani kasus-kasus perusahaan besar, kini saatnya saya membantu masyarakat lewat kemampuan saya di dunia hukum. Mudah-mudahan sumbangsih ini bisa bermanfaat bagi rakyat banyak,” harap anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini. (den/aro)