Bawaslu, PSI, dan Inkonsistensi Aturan Kampanye

Bawaslu, PSI, dan Inkonsistensi Aturan Kampanye

Opini

Oleh: Dini Purwono*

PSI dianggap mencuri start kampanye oleh Bawaslu semata-mata hanya karena menempatkan logo dan nomor urut pada publikasi polling alternatif cawapres dan kabinet Jokowi periode 2019-2024 di media cetak Jawa Pos edisi 23 April 2018. 

Dasar hukum yang dirujuk oleh Bawaslu adalah Pasal 1 angka 35 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut mengatur bahwa yg dimaksud dengan “Kampanye Pemilu” adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri. 

Saya ingin mengulas sedikit mengenai “citra diri” dikaitkan dgn “kampanye”.

Apa itu “citra diri”?

Beragam pendapat ahli, tapi secara umum dapat disimpulkan bahwa “citra diri” adalah pandangan seseorang atas dirinya sendiri, meliputi nilai, sikap, keyakinan. Berarti citra diri mewakili nilai, sikap dan keyakinan seseorang.

Apakah logo dan nomor urut parpol semata tanpa didampingi dgn informasi/materi lain cukup utk menyampaikan kepasa publik nilai, sikap dan keyakinan suatu parpol?

Hakekat “kampanye” adalah menyampaikan informasi utk meyakinkan pemilih. Apakah mungkin meyakinkan pemilih hanya dengan menampilkan logo & nomor urut parpol tanpa visi, misi, program /informasi lain?

Berarti “citra diri parpol” harusnya sesuatu yang dapat memungkinkan pemilih memahami nilai, sikap, keyakinan suatu parpol. Dan karenanya tampilan logo dan nomor urut parpol semata tidak cukup untuk dapat dikatakan sebagai “citra diri parpol”.

Kampanye harus memiliki unsur “meyakinkan pemilih”. Logo dan nomor urut partai politik tidak cukup utk memenuhi unsur tersebut. Karenanya lebih tepat apabila tampilan logo dan nomor urut parpol masuk ke dalam kategori “sosialisasi” dan bukan “kampanye”.

Jadi, sampai di sini, yang menjadi masalah dari aruran kampanye dalam UU Pemilu adalah: tidak adanya definisi mengenai “citra diri”. 

Sementara Pasal 274 UU Pemilu mengatur bahwa yang dimaksud dengan “materi kampanye” adalah visi, misi dan program. Pasal ini tidak menyebut-nyebut soal citra diri. Inkonsistensi antara Pasal 1 angka 35 dgn Pasal 274 UU Pemilu menimbulkan ketidakpastian mengenai batasan tentang materi kampanye. 

Penafsiran Bawaslu

Hanya dengan melalui kesepakatan rapat gugus tugas dengan KPU dan KPI, Bawaslu menafsirkan logo dan nomor parpol sebagai “citra diri” dan berdasarkan kesepakatan penafsiran tersebut menyatakan bahwa PSI telah melakukan pelanggaran Pasal 492 UU Pemilu, yaitu kampanye di luar jadwal, dengan sanksi pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp 12 juta.

Dengan uraian di atas, dalam soal penafsiran makna “citra diri” oleh Bawaslu, saya ingin menyampaikan dua hal:

Pertama, Bawaslu sebagai instansi teknis tidak berwenang untuk melakukan interpretasi atas undang-undang. 

Dengan demikian saya mempertanyakan keabsahan interpretasi Bawaslu atas apa yang dimaksud dengan “citra diri” dalam UU Pemilu 2017. Hal ini berkenaan dengan prinsip dasar hukum pidana di mana suatu tindakan hanya dapat dikatakan sebagai pelanggaran  pidana apabila ada peraturan perundang-undangan yg jelas dan ketat. Bukan berdasarkan pasal karet atau multi tafsir. Prinsip dasar ini penting untuk dicermati mengingat sanksi pidana adalah sanksi yg dapat merampas kemerdekaan orang. 

Kedua, Bawaslu terlalu sempit menafsirkan “citra diri” sehingga penafsiran tersebut keluar dari substansi yang ingin diatur/dicapai oleh UU Pemilu terkait kampanye. []

*advokat, lulusan Universitas Harvard.

Iklan PSI di Media Cetak Disoal Bawaslu, Dini: Tidak Terpenuhi Unsur Kampanye Pemilu

Iklan PSI di Media Cetak Disoal Bawaslu, Dini: Tidak Terpenuhi Unsur Kampanye Pemilu

Beranda

JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati keputusan Bawaslu yang mempersoalkan dan melimpahkan kasus materi polling cawapres dan anggota kabinet Jokowi 2019 di salah satu koran nasional ke pihak kepolisian.

Meski demikian, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan, pihaknya akan menggunakan hak untuk melakukan perlawanan secara hukum. Sebab, PSI melihat ada perbedaan tafsir hukum.

“Materi kami tidak memuat visi dan misi serta program partai. Padahal, itulah definisi materi kampanye menurut Pasal 274 ayat (1) UU Pemilu,” ujar Antoni di DPP PSI, Jakarta, Kamis (17/5).

Menurut Antoni, materi yang disiarkan merupakan wujud komitmen PSI melaksanakan pendidikan politik. Apalagi tidak mengandung ajakan memilih PSI.

“Kalau soal pencantuman logo, ini bagian dari pertanggungjawaban. Polling itu untuk publik, tak mungkin tak ada penanggung jawab. Makanya ada nama dan logo PSI untuk tanggung jawab,” ucapnya.

Antoni juga menyatakan PSI merasa telah dizalimi, terkait langkah Bawaslu melimpahkan berkas pengaduan ke kepolisian terkait dugaan kampanye terselubung PSI.

“Beberapa hari lalu ada pelaporan ke Bawaslu terhadap beberapa partai yang melakukan kampanye di berbagai media. Kok tidak ada tindak lanjut? Sebagai partai baru, kami merasa dikerjain,” katanya.

PSI, kata Antoni, juga semakin yakin dengan penzaliman terhadap PSI, karena di press release Bawaslu Temuan No. 02/TM/PL/RI/00.00/IV/2018, tertanggal 17 Mei, di alinea terakhir mengatakan ‘Kepolisian segera menetapkan Tersangka’.

“Bawaslu telah melanggar asas praduga tak bersalah. Ini jelas menunjukkan bahwa PSI menjadi target operasi dari pihak-pihak tertentu. Bawaslu pun sudah melakukan abuse of power karena memerintahkan polisi untuk menjadikan pimpinan PSI sebagai tersangka,” katanya.

PSI menggarisbawahi pula bahwa kasus yang ada merupakan temuan anggota Bawaslu M Afifuddin dan bukan pelaporan dari masyarakat.

Antoni berharap ada perlakuan yang setara di depan hukum. Jangan diskriminatif. Kalau PSI diproses, maka partai-partai lain yang terindikasi melakukan hal yang sama, juga harus diproses.

Senada dengan Antoni, Juru bicara PSI bidang hukum dan Koordinator Jangkar Solidaritas, Dini Purwono mengatakan bahwa kuncinya ada di definisi “kampanye pemilu” dan “materi kampanye” sebagaimana diatur dalam UU Pemilu No. 7/2017.

Definisi “kampanye pemilu” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

Sedangkan yang dimaksud dengan “materi kampanye” dalam Pasal 274 ayat (1) UU Pemilu adalah materi yang memuat visi, misi dan program parpol atau calon.

“Dan secara pengertian utuh serta penalaran wajar, iklan PSI yang bersangkutan tidak memenuhi substansi yang diatur dalam kedua definisi itu,” ujar Dini yang juga Caleg PSI tersebut, Kamis (17/5).

PSI Laporkan Pelaku Intimidasi Ibu dan Anak di CFD ke Polda Metro Jaya

PSI Laporkan Pelaku Intimidasi Ibu dan Anak di CFD ke Polda Metro Jaya

Beranda

Dinipurwono.id – Partai Solidaritas Indonesia (PSI), melalui Jaringan Advokasi Rakyat Solidaritas (Jangkar Solidaritas), melaporkan aksi intimidasi yang dialami seorang ibu dan anaknya di Bundaran HI, Minggu 29 April 2018, saat berlangsung Car Free Day (CFD).

Laporan disampaikan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya, Senin 30 April 2018 siang.

Dalam video yang viral di media sosial, seorang ibu dan anaknya dilecehkan, dikelilingi, dikibas-kibaskan uang. Sang anak menangis ketakutan. Mereka diperlakukan begitu hanya karena memakai kaus bertuliskan #DiaSibukKerja. Para pelaku adalah mereka yang berkaus #2019GantiPresiden.

Menurut Juru bicara PSI bidang hukum dan Koordinator Jangkar Solidaritas, Dini Purwono, PSI mengecam segala bentuk tindakan intimidasi, terutama terhadap perempuan dan anak.

“Tindakan kemarin adalah perbuatan pidana, tidak boleh dibiarkan apalagi dijadikan budaya dalam kontestasi politik. Begitu dibiarkan, akan diulangi lagi,” ujar Dini yang juga Caleg PSI tersebut.

Pemerintah harus memberikan perlindungan yang memadai dan menyediakan rasa aman bagi setiap warga negara untuk melangsungkan kehidupan, bebas dari bentuk intimidasi apapun.

Dini menegaskan, dalam alam demokrasi, perbedaan sikap politik harus dihormati dan dihargai. Tidak boleh ada aksi melecehkan atau mengintimidasi.

Tindakan massa tersebut, kata Dini, melanggar Pasal 170 Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP). Pasal itu berbunyi, “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.”

PSI melaporkan dan meminta pihak kepolisian menindak tegas pelaku untuk menimbulkan efek jera. Aksi intimidasi semacam ini tidak boleh terjadi lagi.

Dini Purwono
Jaringan Advokasi Rakyat Solidaritas (Jangkar Solidaritas)
08121024398