Anggap Pemilih di Jateng Cerdas, Dini Purwono Optimistis Raih Suara Generasi Milenial

Anggap Pemilih di Jateng Cerdas, Dini Purwono Optimistis Raih Suara Generasi Milenial

Beranda

Dinipurwono.id – Bakal Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRI RI Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Jateng, Dini S Purwono optimis dapat meraih suara di dapilnya, terutama dari kalangan generasi milenial. Dia yakin masyarakat Jateng adalah pemilih cerdas yang menentukan pilihan berdasarkan kualifikasi dan program kerja caleg.

“Pada era modern dengan kecanggihan IT seperti sekarang ini informasi menyebar dengan sangat cepat dan menyentuh siapapun tanpa batas dan pandang bulu. Sebagai partai modern yang sebagian besar anggotanya adalah anak muda, PSI adalah parpol yang paling giat melakukan sosialiasi atas program dan kegiatannya melalui medsos dengan tujuan untuk menjaring suara khususnya generasi milenial yang merupakan kalangan yang sangat aktif dalam dunia medsos,” kata konsultan hukum alumni dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan Harward Law School ini.

Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menyampaikan hal itu dalam seminar nasional “Caleg Baru vs Petahana, Berebut Suara di Jateng“ yang dihelat Forum Wartawan Pemprov-DPRD Jateng (FWPJT) bersama Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) di Kampus Program Doktor Ilmu Hukum Untag, Jalan Pemuda No 70 Semarang, Rabu (29/8).

Pada kesempatan tersebut, Dini yang juga juru bicara PSI bidang hukum dan Koordinator Jangkar Solidaritas itu menjadi pembicara bersama empat caleg DPR RI Daerah Pemilihan Jateng. Antara lain mantan Bupati Kudus Mustofa (PDI Perjuangan), Fadholi (Nasdem) dan Ferry Juliantono (Gerindra).

“Perkembangan zaman dan perubahan di masyarakat harus diikuti dengan pola pikir modern dan kerja nyata. Tentunya pola pikir tersebut dengan tetap memperhatikan budaya dan aturan yang sudah berjalan dengan baik di negeri ini. Yang baik kita pertahankan dan kembangkan, yang buruk kita tinggalkan,” kata Dini.

Kerja Nyata

Dini S Purwono yang juga adalah konsultan hukum terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menambahkan, bahwa kerja itu harus nyata dan jelas. Kinerja harus dapat diukur. Prinsip ini juga seharusnya berlaku terhadap kinerja anggota DPR.

“Sebagai bentuk transparansi kepada rakyat, maka wakil rakyat harus lapor dong sehari-harinya ngapain. Jadi rakya bisa memantau mana wakilnya yang kerja dan mana yang tidak kerja,” sambung Dini.

Dini menjelaskan bahwa setiap caleg PSI yang terpilih sebagai anggota DPR diwajibkan untuk menyampaikan laporan kegiatan sehari-hari selama hari aktif kerja.

“PSI tengah menyiapkan aplikasi yang akan menjadi platform pelaporan setiap anggota PSI yang duduk di parlemen untuk keperluan monitoring dan evaluasi oleh DPP. Selain itu, melalui aplikasi ini publik juga bisa memantau serta memberikan masukan, penilaian dan berkomunikasi dengan para wakilnya yang duduk di DPR. Dengan demikian dapat tercipta komunikasi yang baik antara para wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya. Kami percaya bahwa korupsi hanya bisa dilawan dengan transparansi,” ujar Dini.

Sementara itu Rektor Untag Semarang, Suparno, kepada para caleg khususnya caleg baru, pihaknya meminta rajin melalukan sosialisasi. Sosialisasi merupakan upaya agar masyarakat tahu, siapa caleg yang pantas untuk menjadi penyambung lidah mereka di pemerintah.

“Yang mudah pakai baliho, atau selebaran. Tetapi untuk betul-betul bisa dikenal oleh masyarakat, juga harus mendatangi dapil masing-masing,” katanya.

Sosialiasi ini juga diharapkan bisa mengurangi praktek politik uang. Apabila masyarakat mengenal dengan baik para caleg, maka masyarakat seharusnya memilih berdasarkan kemampuan serta kepribadian caleg dan bukan memilih secara buta hanya berdasarkan jumlah uang yang diberikan oleh caleg.

Di akhir acara, Dini juga menyampaikan bahwa yang dapat menghentikan politik uang itu adalah masyarakat sendiri.

“Ironis bahwa setiap kali ada wakil rakyat yang kena OTT KPK maka rakyat sibuk mengecam tanpa menyadari bahwa masyarakat juga lah yang sebenarnya mengirim para wakil rakyat itu masuk ke dalam parlemen. Masyarakat juga yang yang selalu berkata ‘wani piro?’ pada saat musim kampanye,” ujarnya.

“Seharusnya kita bisa membaca bahwa caleg yang tidak pernah turun ke dapil, kerjanya hanya bayar-bayar dan memberikan janji ini itu kepada masyarakat adalah calon koruptor pada saat menjabat. Tidak ada orang yang rela bayar-bayar kalo niatnya memang betul ingin bekerja untuk rakyat dan harusnya caleg yang bayar-bayar semacam itu tidak kita pilih kalo kita memang mau parlemen kita bersih dan bekerja dengan baik,” tambahnya.

PSI: DPR, Stop Hamburkan Uang Rakyat

PSI: DPR, Stop Hamburkan Uang Rakyat

Beranda

Dinipurwono.id – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menemukan selama ini telah terjadi pemborosan dan penghamburan uang rakyat dalam skala mencengangkan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Karena itu PSI akan mengambil langkah-langkah bersama berbagai elemen masyarakat untuk menghentikan praktik-praktik yang merugikan rakyat tersebut.

“Berdasarkan penelusuran para caleg PSI, praktik-praktik penggerogotan uang rakyat itu terjadi dalam beragam cara yang mencengangkan. Praktik-praktik itu sebenarnya bisa dicegah namun selama ini dibiarkan terus karena ketiadaan komitmen politik mereka yang berada di DPR,” ujar Ketua DPP PSI, Tsamara Amany di Jakarta, Sabtu (5/8).

Pada kesempatan yang sama, Sekjen PSI, Raja Juli Antoni menyatakan, bahwa PSI telah membuktikan tidak ada calegnya yang mantan kuruptor. Sekarang PSI memulai secara sistematis program bersih-bersih DPR.

“Karena kami berkeyakinan, hulu korupsi ada di sini. Ini adalah sebagian perwujudan dari komitmen anti-korupsi PSI,” katanya.

Pernyataan Tsamara dan Toni disampaikan dalam diskusi publik bertajuk ‘DPR, Stop Hamburkan Uang Rakyat!’.

Pada acara itu, Tim Caleg PSI tampil memaparkan hasil temuan penelusuran di DPR. Hadir pula di acara itu Ade Indira Sugondo (Anggota DPR RI 1999/2004) dan Emerson Yuntho (Peneliti Indonesian Corruption Watch).

Diskusi ini merujuk pada hasil penelusuran para caleg PSI tentang praktik-praktik pemborosan dan penghamburan uang rakyat di DPR untuk memperkaya banyak anggota DPR dan partai politik yang ada. Dan ini bisa berlangsung lama karena DPR memanfaatkan celah dalam peraturan perundangan  yang mereka pertahankan.

Tim caleg PSI menemukan banyak anggota DPR diduga memanipulasi uang rakyat dalam berbagai bentuk. Mereka diduga memanipulasi biaya perjalanan, biaya kunjungan kerja, biaya studi banding, biaya kunker dapil dan biaya reses.

Dugaan berbagai manipulasi bisa terjadi karena para anggota DPR memperoleh dana perjalanan dalam bentuk lumpsum dan bukan berdasarkan biaya riil (‘at cost’).

Berdasarkan PP 61/90, anggota DPR hanya wajib  melaporkan penerimaan dana, tanpa kewajiban melaporkan riil penggunaannya.

“Selama PP 61/90 terus ada dan tidak disesuaikan untuk mengakomodisi sistem reimbursement dan biaya ‘at cost’, para anggota DPR akan terdorong untuk memperbanyak kunjungan kerja untuk keuntungan pribadi,” ujar Dini Purwono, Caleg PSI Dapil Jawa Tengah I.

Selain itu, pemborosan juga terjadi karena para anggota DPR mendapatkan pola pemasukan multi pay, bukan single pay. Lebih jauh lagi penggerogotan juga terjadi akibat peran anggota DPR dalam Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

Terakhir, banyak anggota DPR juga diduga menerima uang siluman dalam penyusunan undang-undang ataupun saat menjalankan fungsi pengawasan.

Menurut Dini, pemborosan ini bisa dihentikan. Untuk itu, PSI menawarkan sejumlah solusi, di antaranya;

1. Mendesak pemerintah merevisi PP No 61/90 sehingga isinya sejalan dengan isi PMK 113/2012 yaitu pertanggungjawaban biaya perjalanan harus berdasarkan biaya riil (at cost). 

2. Mengupayakan terbangunnya mekanisme yang mewajibkan anggota DPR melaporkan secara langsung dan kemudian membuat laporan pertanggungjawaban reses dan kunker yang harus disampaikan kepada publik secara online.

3. Mengupayakan sistem penggajian anggota DPR diubah menjadi ‘SINGLE PAY’, bukan’ MULTI PAY’. 

4. Mengupayakan agar anggota DPR melepaskan fungsi teknis seperti BURT kepada Sekretariat Jenderal. 

5. Mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran oleh DPR, secara online.

Sementara itu Dedek Prayudi, Caleg PSI dapil Jabar IX menyatakan bahwa langkah-langkah ini merupakan langkah yang harus diambil untuk kepentingan rakyat banyak.

Menurut Dedek, PSI sadar sepenuhnya bahwa langkah ini tidak populer karena akan membangkitkan kemarahan para anggota DPR yang sudah dan ingin bertahan di Senayan.

“Kalau perjuangan kami ini berhasil dan para caleg PSI masuk DPR, penghasilan yang kami terima akan jauh lebih rendah daripada yang sekarang diperoleh anggota DPR. Tapi langkah ini harus diambil demi kepentingan rakyat banyak,” ujar Dedek Prayudi.

Diskusi ini merupakan babak pertama dari langkah PSI dalam menyelamatkan uang rakyat di DPR.

Selain diskusi, PSI akan melakukan penandatanganan Pakta Integritas dan Kontrak Kerja untuk mengikat komitmen para anggota PSI. Tim caleg PSI juga akan berusaha melakukan lobby pada pemerintah agar merevisi PP No 61/90. (Art)