Anggap Pemilih di Jateng Cerdas, Dini Purwono Optimistis Raih Suara Generasi Milenial

Anggap Pemilih di Jateng Cerdas, Dini Purwono Optimistis Raih Suara Generasi Milenial

Dinipurwono.id – Bakal Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRI RI Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Jateng, Dini S Purwono optimis dapat meraih suara di dapilnya, terutama dari kalangan generasi milenial. Dia yakin masyarakat Jateng adalah pemilih cerdas yang menentukan pilihan berdasarkan kualifikasi dan program kerja caleg.

“Pada era modern dengan kecanggihan IT seperti sekarang ini informasi menyebar dengan sangat cepat dan menyentuh siapapun tanpa batas dan pandang bulu. Sebagai partai modern yang sebagian besar anggotanya adalah anak muda, PSI adalah parpol yang paling giat melakukan sosialiasi atas program dan kegiatannya melalui medsos dengan tujuan untuk menjaring suara khususnya generasi milenial yang merupakan kalangan yang sangat aktif dalam dunia medsos,” kata konsultan hukum alumni dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan Harward Law School ini.

Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menyampaikan hal itu dalam seminar nasional “Caleg Baru vs Petahana, Berebut Suara di Jateng“ yang dihelat Forum Wartawan Pemprov-DPRD Jateng (FWPJT) bersama Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) di Kampus Program Doktor Ilmu Hukum Untag, Jalan Pemuda No 70 Semarang, Rabu (29/8).

Pada kesempatan tersebut, Dini yang juga juru bicara PSI bidang hukum dan Koordinator Jangkar Solidaritas itu menjadi pembicara bersama empat caleg DPR RI Daerah Pemilihan Jateng. Antara lain mantan Bupati Kudus Mustofa (PDI Perjuangan), Fadholi (Nasdem) dan Ferry Juliantono (Gerindra).

“Perkembangan zaman dan perubahan di masyarakat harus diikuti dengan pola pikir modern dan kerja nyata. Tentunya pola pikir tersebut dengan tetap memperhatikan budaya dan aturan yang sudah berjalan dengan baik di negeri ini. Yang baik kita pertahankan dan kembangkan, yang buruk kita tinggalkan,” kata Dini.

Kerja Nyata

Dini S Purwono yang juga adalah konsultan hukum terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menambahkan, bahwa kerja itu harus nyata dan jelas. Kinerja harus dapat diukur. Prinsip ini juga seharusnya berlaku terhadap kinerja anggota DPR.

“Sebagai bentuk transparansi kepada rakyat, maka wakil rakyat harus lapor dong sehari-harinya ngapain. Jadi rakya bisa memantau mana wakilnya yang kerja dan mana yang tidak kerja,” sambung Dini.

Dini menjelaskan bahwa setiap caleg PSI yang terpilih sebagai anggota DPR diwajibkan untuk menyampaikan laporan kegiatan sehari-hari selama hari aktif kerja.

“PSI tengah menyiapkan aplikasi yang akan menjadi platform pelaporan setiap anggota PSI yang duduk di parlemen untuk keperluan monitoring dan evaluasi oleh DPP. Selain itu, melalui aplikasi ini publik juga bisa memantau serta memberikan masukan, penilaian dan berkomunikasi dengan para wakilnya yang duduk di DPR. Dengan demikian dapat tercipta komunikasi yang baik antara para wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya. Kami percaya bahwa korupsi hanya bisa dilawan dengan transparansi,” ujar Dini.

Sementara itu Rektor Untag Semarang, Suparno, kepada para caleg khususnya caleg baru, pihaknya meminta rajin melalukan sosialisasi. Sosialisasi merupakan upaya agar masyarakat tahu, siapa caleg yang pantas untuk menjadi penyambung lidah mereka di pemerintah.

“Yang mudah pakai baliho, atau selebaran. Tetapi untuk betul-betul bisa dikenal oleh masyarakat, juga harus mendatangi dapil masing-masing,” katanya.

Sosialiasi ini juga diharapkan bisa mengurangi praktek politik uang. Apabila masyarakat mengenal dengan baik para caleg, maka masyarakat seharusnya memilih berdasarkan kemampuan serta kepribadian caleg dan bukan memilih secara buta hanya berdasarkan jumlah uang yang diberikan oleh caleg.

Di akhir acara, Dini juga menyampaikan bahwa yang dapat menghentikan politik uang itu adalah masyarakat sendiri.

“Ironis bahwa setiap kali ada wakil rakyat yang kena OTT KPK maka rakyat sibuk mengecam tanpa menyadari bahwa masyarakat juga lah yang sebenarnya mengirim para wakil rakyat itu masuk ke dalam parlemen. Masyarakat juga yang yang selalu berkata ‘wani piro?’ pada saat musim kampanye,” ujarnya.

“Seharusnya kita bisa membaca bahwa caleg yang tidak pernah turun ke dapil, kerjanya hanya bayar-bayar dan memberikan janji ini itu kepada masyarakat adalah calon koruptor pada saat menjabat. Tidak ada orang yang rela bayar-bayar kalo niatnya memang betul ingin bekerja untuk rakyat dan harusnya caleg yang bayar-bayar semacam itu tidak kita pilih kalo kita memang mau parlemen kita bersih dan bekerja dengan baik,” tambahnya.

Beranda

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *