Deklarasi Inovator 4.0, Dini Purwono Gagas Sistem Peradilan Terbuka

Deklarasi Inovator 4.0, Dini Purwono Gagas Sistem Peradilan Terbuka

Beranda

Dinipurwono.id – Calon anggota legislatif (caleg) Partai Solidaritas Inodnesia (PSI) Dini S Purwono menggagas pentingnya peradilan terbuka. Hal itu disampaikan Dini dalam diskusi bertajuk “Open Judiciary in 4.0 Era” dalam Deklarasi Inovator 4.0 di Jakarta, Kamis (20/9).

Penggagas Gerakan Inivator 4.0 Budiman Sudjatmiko, mengatakan gerakan ini merupakan sebuah kolaborasi antara politikus, aktivis desa-kota, peneliti, matematikawan, seniman, dan teknologi yang ditujukan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat cerdas, hidup layak, serta mampu menjawab tantangan revolusi industri 4.0.

Dalam gerakan ini, politisi muda PDI Perjuangan ini menjadi Ketua Umum. Sedangkan Dini Purwono menjadi salah satu Wakil Ketua.

Dalam paparannya soal sistem peradilan terbuka, Dini menyatakan sudah saatnya sistem peradilan didorong lebih kencang untuk lebih transparan dan memanfaatkan teknologi.

Konsultan hukum alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan Harvard Law School ini menyebut kondisi sistem peradilan Indonesia secara umum  hanya membuat orang-orang enggan berperkara di pengadilan.

“Di Indonesia kekuasaan hakim sangat besar. Dalam banyak kesempatan, hakim dapat memutus perkara apa pun tanpa perlu memberikan pertanggungjawaban kepada publik,” terang Dini yang lebih dari 20 tahun menjalankan profesinya sebagai praktisi hukum.

Kekuasaan ini, lanjut Dini, menyebabkan hampir tidak pernah ada konsistensi analisa hukum. Hukum bisa diartikan sesuai penafsiran hakim.

Untuk memerangi dan mencegah praktek-praktek korup di pengadilan tersebut, corporate lawyer yang pernah menjadi staf ahli Kepala BKPM dan Menteri Keuangan Chatib Basri ini, menyatakan peradilan membutuhkan sistem pengawasan (monitoring) yang memadai. Publik harus diberi jalan untuk memantau kinerja para hakim dan lembaga peradilan. Ini yang menurut Dini dinamakan Open Judiciary 4.0 atau Peradilan Terbuka 4.0.

“Keterbukaan ini melindungi jalannya peradilan dengan menerangi ruang-ruang gelap yang selama ini tak tersentuh media apalagi masyarakat. Caranya? Dengan pemanfaatan teknologi,” ujar Dini yang juga adalah konsultan hukum terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini.

Publikasi seperti putusan pengadilan, transkrip pernyataan, dan pendapat hakim harus tersedia di laman daring lembaga-lembaga yudikatif dan disajikan dalam format yang mudah dimengerti oleh publik.

Selain memiliki akses kepada dokumen-dokuman pengadilan, publik juga harus dapat berkomunikasi dengan hakim dan memberikan evaluasi langsung atas kinerja hakim secara online.

“Hasil evalusi publik tersebut secara otomatis ditembuskan kepada parlemen dan pemerintah. Dengan demikian mekanisme checks and balances dalam konsep trias politica akan berjalan secara efektif,” terang caleg DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah 1 ini.

Tujuan akhir dari mekanisme ini adalah bagaimana publik dan pers dapat mengerti dengan mudah apa yang terjadi dalam suatu proses persidangan setelah mengakses pendapat hakim, analisa, dasar hukum dan bukti-bukti.

“Di era revolusi industri 4.0 ini, saya membayangkan publik harus bisa mengakses informasi-informasi tersebut dengan hanya mengklik website tertentu tanpa harus membuang waktu dan biaya,” tegas Dini.

Untuk kesiapan SDM dan infrastruktur, Dini merasa tidak akan ada masalah apabila pemerintah hadir dan memang bertekad untuk mewujudkan hal ini.

Dini kemudian mencontohkan Mahkamah Agung (MA) RI yang baru-baru ini menerapkan sistem pengadilan elektronik (e-court system) di mana pendaftaran berkas perkara bisa dilakukan secara online.

Menurutnya, pelaksanaan e-court system ini memang belum sempurna, tapi ini telah menunjukkan bahwa dunia peradilan memungkinkan untuk dibuat terbuka mengikuti perkembangan teknologi.

“Langkah konkret untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya murah telah dimulai. Sekarang tinggal meningkatkan aspek transparansinya saja agar sejalan dengan semangat revolusi Industri 4.0,” tutup Dini.

Dalam acara ini turut hadir sebagai pembicara wirausahawan sosial Cyril Raoul Hakim, dokter Mariya Mubarika, dan pegiat pendidikan Sabda PS yang memberikan pemaparan tentang era revolusi Industri 4.0 dari perspektif masing-masing.

Para penggagas gerakan ini bertekad akan terus berkampanye menyasar kaum milineal agar generasi milenial tidak ragu mewujudkan ide-ide besar yang dimiliki. Para pegiat inovasi digital ini meyakini bahwa saat ilmu pengetahuan dan teknologi menyatu dengan jejaring sosial, tak ada karya besar yang tak mungkin.

Beri Tips Mahasiswa Hukum UKSW Salatiga, Dini Purwono Tekankan Soal Integritas

Beri Tips Mahasiswa Hukum UKSW Salatiga, Dini Purwono Tekankan Soal Integritas

Beranda

Dinipurwono.id – Profesional muda di bidang hukum, Dini Shanti Purwono SH, LLM mendapat sambutan hangat saat mengisi acara Dialog Publik di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah.

Kepada lebih dari seratus mahasiswa, Dini Purwono menyampaikan materi “Mencermati Prinsip Kehati-hatian (Prudent Principal) pada Lembaga Keuangan Pasca OJK”.

Dini yang lulusan Harvard Law School Amerika Serikat ini, lama berkecimpung sebagai konsultan hukum di berbagai perusahaan, termasuk di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga penyampaian materi kepada mudah dicerna dan membuka cakrawala baru bagi mahasiswa.

Selain menyampaikan materi tentang lembaga keuangan, Dini juga memberi tips-tips jitu bagi mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja, terutama bagi yang ingin berkecimpung di lembaga keuangan.

“Kualitas SDM itu penting sekali, dan untuk menghasilkan SDM yang baik perlu banyak pelatihan, karena yang namanya manusia itu perlu tantangan, harus diajari bagaimana menghadapi masalah,” paparnya.

Selain itu, lanjutnya, perusahaan jasa keuangan (PJK) selain harus hati-hati menerima nasabah, juga harus hati-hati merekrut pegawai.

“Ada yang namanya Pengenalan Pemantauan Profil Karyawan. Kan kita nggak tahu ya dia itu termasuk apa? Terkait radikalisme mungkin, atau bekas mafia? Nah ini harus dilakukan yang namanya pre-employee screening. Kalau tidak bisa kebobolan,” tegasnya.

Untuk itu, tambahnya, mahasiswa harus mempersiapkan sejak sekarang bagaimana nanti bersaing di dunia kerja, khususnya yang ingin masuk ke perusahaan jasa keuangan seperti bank, konsultan keuangan, asuransi, dan lain-lain.

Selain ilmu dan pelatihan yang memadai, lanjut Dini juga kehati-hatian agar mahasiswa tidak terjebak dalam kegiatan terlarang, yang bisa menghambat, karena perusahaan sekarang sudah menerapkan pre-employee screening yang ketat.

Ibu satu anak yang mencalonkan diri maju menjadi wakil rakyat ini juga menekankan pentingnya menjaga integritas jika mahasiswa nantinya hendak memilih profesi lawyer, baik di bidang pidana maupun perdata.

“Kredibilitas dan integritas itu kunci. Hanya dengan itu kita bisa membangun kepercayaan dengan klien maupun publik,” tandas Dini disambut tepuk tangan mahasiswa.