Terima Kasih Pak Maruf Amin

Terima Kasih Pak Maruf Amin

Kegiatan

Dinipurwono.id –  Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berikan acungan jempol pada Kiai Maruf Amin atas performanya dalam Debat Cawapres pada Minggu 17 Maret 2018 kemarin.

”Terus terang, saya dan kawan-kawan di PSI berbahagia sekali menyaksikan debat antar cawapres. Kami bahagia karena tiba-tiba saja kami menyaksikan sosok yang lain dari Cawapres KH Ma’ruf Amin,” kata politisi PSI, Dini Shanti Purwono, Senin, 18 Maret 2018.

Dini mengaku selama ini sangat mengagumi Jokowi. Karena itu, PSI sadar bahwa kombinasinya dengan Kiai Ma’ruf Amin akan semakin mempermudah jalan Indonesia menuju masa depan yang cemerlang dan sejahtera.

”Kiai Ma’ruf Amin kemarin bicara sebagai orangtua pada kami anak-anak muda tentang bagaimana Indonesia dalam lima tahun mendatang. (Dari paparan kiai Maruf) Indonesia akan betul-betul terbentang untuk kami manfaatkan,” tambahnya.

Caleg DPR RI Dapil Jateng 1 ini menambahkan, saat debat Kiai Ma’ruf menjelaskan soal pengembangan dana abadi bagi riset, pendidikan dan kebudayaan.

Kiai Maruf juga menjelaskan bagaimana riset-riset di berbagai kementerian nantinya akan dikoordinasi di bawah payung satu lembaga riset nasional. Sehingga pemanfaatan dana akan menjadi lebih efisien dan efektif.

”Pak kiai (Maruf) bicara soal Tol Langit, tentang pemanfaatan Satelit Palapa untuk mempermudah arus informasi antar wilayah di Indonesia yang akan bisa mendorong pengembangan berbagai usaha kecil menengah yang digerakkan anak muda di seluruh Indonesia,” sambungnya.

Dalam debat, Kiai Maruf tampak sedang mengajarkan Sandiaga tentang stunting. Dan bagaimana upaya mengatasinya supaya tidak bisa diselesaikan dengan sekadar membagi-bagi susu bagi anak-anak.

Dia mengajarkan Sandiaga tentang bagaimana instrument yang bisa digunakan untuk memantau dan mengendalikan dana pendidikan yang sangat besar di daerah-daerah sehingga dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan anak didik..

Dan betapa dahsyatnya ketika seorang kiai mengatakan “kepada anak-anakku di seluruh Indonesia, kalian jangan takut bermimpi, kalian tidak boleh berhenti bercita-cita. Bagi para orang tua jangan berputus asa, seolah hilang harapan bagi anak-anaknya di masa depan”.

“Kalian jangan takut dan jangan sedih, karena sekarang negara sudah hadir, dan akan terus hadir untuk membantu kalian,” demikian salah satu kutipan dari pernyataan Kiai Maruf yang menjadi viral. (Cep)

PSI ke Parpol Lama: Kenapa Bungkam Saat Ada Gereja Disegel dan Jemaatnya Dipersekusi

PSI ke Parpol Lama: Kenapa Bungkam Saat Ada Gereja Disegel dan Jemaatnya Dipersekusi

Kegiatan

Dinipurwono.id – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie menyampaikan kritik kepada partai politik lama. Grace, sapaan akrabnya, menyoal sikap parpol nasionalis yang tak berani bersikap saat ada penutupan rumah ibadah dan persekusi terhadap jemaatnya.

“Kenapa kalian bungkam, ketika pada 27 September lalu, tiga gereja disegel di Jambi karena adanya ancaman dan desakan massa. Hanya PSI yang mengecam! Sedang apa kalian ketika 13 Januari lalu terjadi persekusi atas jemaat GBI Philadelpia yang sedang beribadah di Labuhan Medan?” tukas Grace, heran.

Hal itu disampaikan Grace dalam pidato politik berjudul “Beda Kami –PSI– dengan Partai Lain” di Festival 11 di Medan, Sumatra Utara, Senin 11 Maret 2019.

Sejatinya, sambung Gracet, PSI tak perlu berdiri jika partai-partai nasionalis lama mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Mengerjakan persoalan-persoalan kebangsaan yang selama ini terjadi nyata di depan mata. Sayangnya, parpol lama memilih aman dengan tidak bersikap apa pun atas ketidakadilan itu.

Perda Diskriminatif

PSI merupakan partai yang sejak awal lantang menentang terhadap peraturan berbau agama yang cenderung diskriminatif seperti perda-perda agama. Ironisnya, kata Grace, partai nasionalis yang saat ini duduk di DPR justru yang berperan aktif dalam megeluarkan perda-perda diskriminatif.

“Silakan baca ‘The Politics of Shari’a Law’ yang ditulis Michael Buehler, Guru Besar Ilmu Politik Nothern Illinois University, yang dari penelitiannya menyimpulkan bahwa PDI Perjuangan dan Golkar terlibat aktif dalam merancang, mengesahkan, dan menerapkan 58 Perda Syariah di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Pidato Grace tak hanya merujuk satu penelitian. “Penelitian Robin Bush juga menyimpulkan hal yang sama,” sambung Grace.

Grace menegaskan, PSI merupakan partai piltik yang berbeda dengan partai politik lama. Meski, berada dalam satu koalisi untuk memenangkan Calon Presiden Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Kepada partai lain, yang ada di BPN termasuk juga yang ada dalam satu koalisi TKN, kami mohon maaf. Meskipun kita (TKN) berada dalam perahu yang sama yang akan membawa Pak Jokowi kembali menang, tapi bukan berarti kita tidak memiliki perbedaan,“ pungkas Grace. (Cep)

Dini: Hadapi Era Inovator 4.0 dengan Jiwa Manusiawi

Dini: Hadapi Era Inovator 4.0 dengan Jiwa Manusiawi

Kegiatan

Dinipurwono.id – Bagi generasi milenial yang masih ragu-ragu hadapi era Inovator 4.0, ini saran dari politisi muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dini S Purwono. Caleg DPR RI Dapil Jateng 1 ini menyampaikan, modal menghadapi era industri manusia harus tetap menjadi manusia.

“Hadapi era industri 4.0 ini, kita harus tetep jadi manusia. Manusia yang punya rasa manusiawi. Empati dan peduli pada sesama. Itu yang tidak dimiliki mesin,” kata alumnus Harvard Law School ini saat sharing bersama generasi milenial di Folkafe Semarang, Jumat 22 Februari 2019.

Menyimak: Generasi milenial Semarang menyimak paparan Caleg DPR RI Dapil Jateng 1 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dini S Purwono tentang era Inovator 4.0 di Folkafe, Tembalang, Semarang.

Dini, sapaan akrabnya, berbincang hangat bersama generasi milenial Semarang atas inisiatif komunitas anak muda Letha Inspire. Komunitas ini mendedikasikan tenaga dan pikriannya untuk membangun sumber daya manusia yang unggul sejak dini.

“Saya tegaskan pada teman-teman, jadi anak muda itu harus berani. Berani keluar dari zona nyaman. Jangan takut dengan kondisi, ketika kita tiba-tiba ada pada posisi yang kurang enak,” kata Dini yang juga alumni FH UI ini.

Dengan tema “Muda, Berkarya, Bangun Negeri” ini Dini bercerita pengalamannya saat bekerja di sebuah perusahaan negara. “Gaji sudah pasti lumayan, lah. Namanya juga BUMN. Tapi ketika tidak sesuai prinsip, sama saja dengan membohongi diri. Saat itu akhirnya saya memutuskan berhenti,” tuturnya.

Menjadi anak muda, katanya, harus berani melakukan lompatan. Lompatan ini penting bagi generasi muda untuk membangun karakter yang baik. Karakter yang peduli sesama dan selalu berpikir untuk membangun bangsa yang lebih baik.

“Toh, hidup ini pasti diakhiri dengan kematian. Hidup ini pendek, kenapa harus ada yang ditakuti. Sebagai anak muda, kita harus berpikir dan berusaha bagaimana supaya bisa bermanfaat bagi orang sekitar dan menjadikan kondisi bangsa lebih baik,” pungkasnya. (Cep)

 

Deklarasi Inovator 4.0, Dini Purwono Gagas Sistem Peradilan Terbuka

Deklarasi Inovator 4.0, Dini Purwono Gagas Sistem Peradilan Terbuka

Beranda

Dinipurwono.id – Calon anggota legislatif (caleg) Partai Solidaritas Inodnesia (PSI) Dini S Purwono menggagas pentingnya peradilan terbuka. Hal itu disampaikan Dini dalam diskusi bertajuk “Open Judiciary in 4.0 Era” dalam Deklarasi Inovator 4.0 di Jakarta, Kamis (20/9).

Penggagas Gerakan Inivator 4.0 Budiman Sudjatmiko, mengatakan gerakan ini merupakan sebuah kolaborasi antara politikus, aktivis desa-kota, peneliti, matematikawan, seniman, dan teknologi yang ditujukan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat cerdas, hidup layak, serta mampu menjawab tantangan revolusi industri 4.0.

Dalam gerakan ini, politisi muda PDI Perjuangan ini menjadi Ketua Umum. Sedangkan Dini Purwono menjadi salah satu Wakil Ketua.

Dalam paparannya soal sistem peradilan terbuka, Dini menyatakan sudah saatnya sistem peradilan didorong lebih kencang untuk lebih transparan dan memanfaatkan teknologi.

Konsultan hukum alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan Harvard Law School ini menyebut kondisi sistem peradilan Indonesia secara umum  hanya membuat orang-orang enggan berperkara di pengadilan.

“Di Indonesia kekuasaan hakim sangat besar. Dalam banyak kesempatan, hakim dapat memutus perkara apa pun tanpa perlu memberikan pertanggungjawaban kepada publik,” terang Dini yang lebih dari 20 tahun menjalankan profesinya sebagai praktisi hukum.

Kekuasaan ini, lanjut Dini, menyebabkan hampir tidak pernah ada konsistensi analisa hukum. Hukum bisa diartikan sesuai penafsiran hakim.

Untuk memerangi dan mencegah praktek-praktek korup di pengadilan tersebut, corporate lawyer yang pernah menjadi staf ahli Kepala BKPM dan Menteri Keuangan Chatib Basri ini, menyatakan peradilan membutuhkan sistem pengawasan (monitoring) yang memadai. Publik harus diberi jalan untuk memantau kinerja para hakim dan lembaga peradilan. Ini yang menurut Dini dinamakan Open Judiciary 4.0 atau Peradilan Terbuka 4.0.

“Keterbukaan ini melindungi jalannya peradilan dengan menerangi ruang-ruang gelap yang selama ini tak tersentuh media apalagi masyarakat. Caranya? Dengan pemanfaatan teknologi,” ujar Dini yang juga adalah konsultan hukum terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini.

Publikasi seperti putusan pengadilan, transkrip pernyataan, dan pendapat hakim harus tersedia di laman daring lembaga-lembaga yudikatif dan disajikan dalam format yang mudah dimengerti oleh publik.

Selain memiliki akses kepada dokumen-dokuman pengadilan, publik juga harus dapat berkomunikasi dengan hakim dan memberikan evaluasi langsung atas kinerja hakim secara online.

“Hasil evalusi publik tersebut secara otomatis ditembuskan kepada parlemen dan pemerintah. Dengan demikian mekanisme checks and balances dalam konsep trias politica akan berjalan secara efektif,” terang caleg DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah 1 ini.

Tujuan akhir dari mekanisme ini adalah bagaimana publik dan pers dapat mengerti dengan mudah apa yang terjadi dalam suatu proses persidangan setelah mengakses pendapat hakim, analisa, dasar hukum dan bukti-bukti.

“Di era revolusi industri 4.0 ini, saya membayangkan publik harus bisa mengakses informasi-informasi tersebut dengan hanya mengklik website tertentu tanpa harus membuang waktu dan biaya,” tegas Dini.

Untuk kesiapan SDM dan infrastruktur, Dini merasa tidak akan ada masalah apabila pemerintah hadir dan memang bertekad untuk mewujudkan hal ini.

Dini kemudian mencontohkan Mahkamah Agung (MA) RI yang baru-baru ini menerapkan sistem pengadilan elektronik (e-court system) di mana pendaftaran berkas perkara bisa dilakukan secara online.

Menurutnya, pelaksanaan e-court system ini memang belum sempurna, tapi ini telah menunjukkan bahwa dunia peradilan memungkinkan untuk dibuat terbuka mengikuti perkembangan teknologi.

“Langkah konkret untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya murah telah dimulai. Sekarang tinggal meningkatkan aspek transparansinya saja agar sejalan dengan semangat revolusi Industri 4.0,” tutup Dini.

Dalam acara ini turut hadir sebagai pembicara wirausahawan sosial Cyril Raoul Hakim, dokter Mariya Mubarika, dan pegiat pendidikan Sabda PS yang memberikan pemaparan tentang era revolusi Industri 4.0 dari perspektif masing-masing.

Para penggagas gerakan ini bertekad akan terus berkampanye menyasar kaum milineal agar generasi milenial tidak ragu mewujudkan ide-ide besar yang dimiliki. Para pegiat inovasi digital ini meyakini bahwa saat ilmu pengetahuan dan teknologi menyatu dengan jejaring sosial, tak ada karya besar yang tak mungkin.

Beri Tips Mahasiswa Hukum UKSW Salatiga, Dini Purwono Tekankan Soal Integritas

Beri Tips Mahasiswa Hukum UKSW Salatiga, Dini Purwono Tekankan Soal Integritas

Beranda

Dinipurwono.id – Profesional muda di bidang hukum, Dini Shanti Purwono SH, LLM mendapat sambutan hangat saat mengisi acara Dialog Publik di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah.

Kepada lebih dari seratus mahasiswa, Dini Purwono menyampaikan materi “Mencermati Prinsip Kehati-hatian (Prudent Principal) pada Lembaga Keuangan Pasca OJK”.

Dini yang lulusan Harvard Law School Amerika Serikat ini, lama berkecimpung sebagai konsultan hukum di berbagai perusahaan, termasuk di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga penyampaian materi kepada mudah dicerna dan membuka cakrawala baru bagi mahasiswa.

Selain menyampaikan materi tentang lembaga keuangan, Dini juga memberi tips-tips jitu bagi mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja, terutama bagi yang ingin berkecimpung di lembaga keuangan.

“Kualitas SDM itu penting sekali, dan untuk menghasilkan SDM yang baik perlu banyak pelatihan, karena yang namanya manusia itu perlu tantangan, harus diajari bagaimana menghadapi masalah,” paparnya.

Selain itu, lanjutnya, perusahaan jasa keuangan (PJK) selain harus hati-hati menerima nasabah, juga harus hati-hati merekrut pegawai.

“Ada yang namanya Pengenalan Pemantauan Profil Karyawan. Kan kita nggak tahu ya dia itu termasuk apa? Terkait radikalisme mungkin, atau bekas mafia? Nah ini harus dilakukan yang namanya pre-employee screening. Kalau tidak bisa kebobolan,” tegasnya.

Untuk itu, tambahnya, mahasiswa harus mempersiapkan sejak sekarang bagaimana nanti bersaing di dunia kerja, khususnya yang ingin masuk ke perusahaan jasa keuangan seperti bank, konsultan keuangan, asuransi, dan lain-lain.

Selain ilmu dan pelatihan yang memadai, lanjut Dini juga kehati-hatian agar mahasiswa tidak terjebak dalam kegiatan terlarang, yang bisa menghambat, karena perusahaan sekarang sudah menerapkan pre-employee screening yang ketat.

Ibu satu anak yang mencalonkan diri maju menjadi wakil rakyat ini juga menekankan pentingnya menjaga integritas jika mahasiswa nantinya hendak memilih profesi lawyer, baik di bidang pidana maupun perdata.

“Kredibilitas dan integritas itu kunci. Hanya dengan itu kita bisa membangun kepercayaan dengan klien maupun publik,” tandas Dini disambut tepuk tangan mahasiswa.

Anggap Pemilih di Jateng Cerdas, Dini Purwono Optimistis Raih Suara Generasi Milenial

Anggap Pemilih di Jateng Cerdas, Dini Purwono Optimistis Raih Suara Generasi Milenial

Beranda

Dinipurwono.id – Bakal Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRI RI Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Jateng, Dini S Purwono optimis dapat meraih suara di dapilnya, terutama dari kalangan generasi milenial. Dia yakin masyarakat Jateng adalah pemilih cerdas yang menentukan pilihan berdasarkan kualifikasi dan program kerja caleg.

“Pada era modern dengan kecanggihan IT seperti sekarang ini informasi menyebar dengan sangat cepat dan menyentuh siapapun tanpa batas dan pandang bulu. Sebagai partai modern yang sebagian besar anggotanya adalah anak muda, PSI adalah parpol yang paling giat melakukan sosialiasi atas program dan kegiatannya melalui medsos dengan tujuan untuk menjaring suara khususnya generasi milenial yang merupakan kalangan yang sangat aktif dalam dunia medsos,” kata konsultan hukum alumni dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan Harward Law School ini.

Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menyampaikan hal itu dalam seminar nasional “Caleg Baru vs Petahana, Berebut Suara di Jateng“ yang dihelat Forum Wartawan Pemprov-DPRD Jateng (FWPJT) bersama Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) di Kampus Program Doktor Ilmu Hukum Untag, Jalan Pemuda No 70 Semarang, Rabu (29/8).

Pada kesempatan tersebut, Dini yang juga juru bicara PSI bidang hukum dan Koordinator Jangkar Solidaritas itu menjadi pembicara bersama empat caleg DPR RI Daerah Pemilihan Jateng. Antara lain mantan Bupati Kudus Mustofa (PDI Perjuangan), Fadholi (Nasdem) dan Ferry Juliantono (Gerindra).

“Perkembangan zaman dan perubahan di masyarakat harus diikuti dengan pola pikir modern dan kerja nyata. Tentunya pola pikir tersebut dengan tetap memperhatikan budaya dan aturan yang sudah berjalan dengan baik di negeri ini. Yang baik kita pertahankan dan kembangkan, yang buruk kita tinggalkan,” kata Dini.

Kerja Nyata

Dini S Purwono yang juga adalah konsultan hukum terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menambahkan, bahwa kerja itu harus nyata dan jelas. Kinerja harus dapat diukur. Prinsip ini juga seharusnya berlaku terhadap kinerja anggota DPR.

“Sebagai bentuk transparansi kepada rakyat, maka wakil rakyat harus lapor dong sehari-harinya ngapain. Jadi rakya bisa memantau mana wakilnya yang kerja dan mana yang tidak kerja,” sambung Dini.

Dini menjelaskan bahwa setiap caleg PSI yang terpilih sebagai anggota DPR diwajibkan untuk menyampaikan laporan kegiatan sehari-hari selama hari aktif kerja.

“PSI tengah menyiapkan aplikasi yang akan menjadi platform pelaporan setiap anggota PSI yang duduk di parlemen untuk keperluan monitoring dan evaluasi oleh DPP. Selain itu, melalui aplikasi ini publik juga bisa memantau serta memberikan masukan, penilaian dan berkomunikasi dengan para wakilnya yang duduk di DPR. Dengan demikian dapat tercipta komunikasi yang baik antara para wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya. Kami percaya bahwa korupsi hanya bisa dilawan dengan transparansi,” ujar Dini.

Sementara itu Rektor Untag Semarang, Suparno, kepada para caleg khususnya caleg baru, pihaknya meminta rajin melalukan sosialisasi. Sosialisasi merupakan upaya agar masyarakat tahu, siapa caleg yang pantas untuk menjadi penyambung lidah mereka di pemerintah.

“Yang mudah pakai baliho, atau selebaran. Tetapi untuk betul-betul bisa dikenal oleh masyarakat, juga harus mendatangi dapil masing-masing,” katanya.

Sosialiasi ini juga diharapkan bisa mengurangi praktek politik uang. Apabila masyarakat mengenal dengan baik para caleg, maka masyarakat seharusnya memilih berdasarkan kemampuan serta kepribadian caleg dan bukan memilih secara buta hanya berdasarkan jumlah uang yang diberikan oleh caleg.

Di akhir acara, Dini juga menyampaikan bahwa yang dapat menghentikan politik uang itu adalah masyarakat sendiri.

“Ironis bahwa setiap kali ada wakil rakyat yang kena OTT KPK maka rakyat sibuk mengecam tanpa menyadari bahwa masyarakat juga lah yang sebenarnya mengirim para wakil rakyat itu masuk ke dalam parlemen. Masyarakat juga yang yang selalu berkata ‘wani piro?’ pada saat musim kampanye,” ujarnya.

“Seharusnya kita bisa membaca bahwa caleg yang tidak pernah turun ke dapil, kerjanya hanya bayar-bayar dan memberikan janji ini itu kepada masyarakat adalah calon koruptor pada saat menjabat. Tidak ada orang yang rela bayar-bayar kalo niatnya memang betul ingin bekerja untuk rakyat dan harusnya caleg yang bayar-bayar semacam itu tidak kita pilih kalo kita memang mau parlemen kita bersih dan bekerja dengan baik,” tambahnya.

PSI: DPR, Stop Hamburkan Uang Rakyat

PSI: DPR, Stop Hamburkan Uang Rakyat

Beranda

Dinipurwono.id – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menemukan selama ini telah terjadi pemborosan dan penghamburan uang rakyat dalam skala mencengangkan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Karena itu PSI akan mengambil langkah-langkah bersama berbagai elemen masyarakat untuk menghentikan praktik-praktik yang merugikan rakyat tersebut.

“Berdasarkan penelusuran para caleg PSI, praktik-praktik penggerogotan uang rakyat itu terjadi dalam beragam cara yang mencengangkan. Praktik-praktik itu sebenarnya bisa dicegah namun selama ini dibiarkan terus karena ketiadaan komitmen politik mereka yang berada di DPR,” ujar Ketua DPP PSI, Tsamara Amany di Jakarta, Sabtu (5/8).

Pada kesempatan yang sama, Sekjen PSI, Raja Juli Antoni menyatakan, bahwa PSI telah membuktikan tidak ada calegnya yang mantan kuruptor. Sekarang PSI memulai secara sistematis program bersih-bersih DPR.

“Karena kami berkeyakinan, hulu korupsi ada di sini. Ini adalah sebagian perwujudan dari komitmen anti-korupsi PSI,” katanya.

Pernyataan Tsamara dan Toni disampaikan dalam diskusi publik bertajuk ‘DPR, Stop Hamburkan Uang Rakyat!’.

Pada acara itu, Tim Caleg PSI tampil memaparkan hasil temuan penelusuran di DPR. Hadir pula di acara itu Ade Indira Sugondo (Anggota DPR RI 1999/2004) dan Emerson Yuntho (Peneliti Indonesian Corruption Watch).

Diskusi ini merujuk pada hasil penelusuran para caleg PSI tentang praktik-praktik pemborosan dan penghamburan uang rakyat di DPR untuk memperkaya banyak anggota DPR dan partai politik yang ada. Dan ini bisa berlangsung lama karena DPR memanfaatkan celah dalam peraturan perundangan  yang mereka pertahankan.

Tim caleg PSI menemukan banyak anggota DPR diduga memanipulasi uang rakyat dalam berbagai bentuk. Mereka diduga memanipulasi biaya perjalanan, biaya kunjungan kerja, biaya studi banding, biaya kunker dapil dan biaya reses.

Dugaan berbagai manipulasi bisa terjadi karena para anggota DPR memperoleh dana perjalanan dalam bentuk lumpsum dan bukan berdasarkan biaya riil (‘at cost’).

Berdasarkan PP 61/90, anggota DPR hanya wajib  melaporkan penerimaan dana, tanpa kewajiban melaporkan riil penggunaannya.

“Selama PP 61/90 terus ada dan tidak disesuaikan untuk mengakomodisi sistem reimbursement dan biaya ‘at cost’, para anggota DPR akan terdorong untuk memperbanyak kunjungan kerja untuk keuntungan pribadi,” ujar Dini Purwono, Caleg PSI Dapil Jawa Tengah I.

Selain itu, pemborosan juga terjadi karena para anggota DPR mendapatkan pola pemasukan multi pay, bukan single pay. Lebih jauh lagi penggerogotan juga terjadi akibat peran anggota DPR dalam Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

Terakhir, banyak anggota DPR juga diduga menerima uang siluman dalam penyusunan undang-undang ataupun saat menjalankan fungsi pengawasan.

Menurut Dini, pemborosan ini bisa dihentikan. Untuk itu, PSI menawarkan sejumlah solusi, di antaranya;

1. Mendesak pemerintah merevisi PP No 61/90 sehingga isinya sejalan dengan isi PMK 113/2012 yaitu pertanggungjawaban biaya perjalanan harus berdasarkan biaya riil (at cost). 

2. Mengupayakan terbangunnya mekanisme yang mewajibkan anggota DPR melaporkan secara langsung dan kemudian membuat laporan pertanggungjawaban reses dan kunker yang harus disampaikan kepada publik secara online.

3. Mengupayakan sistem penggajian anggota DPR diubah menjadi ‘SINGLE PAY’, bukan’ MULTI PAY’. 

4. Mengupayakan agar anggota DPR melepaskan fungsi teknis seperti BURT kepada Sekretariat Jenderal. 

5. Mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran oleh DPR, secara online.

Sementara itu Dedek Prayudi, Caleg PSI dapil Jabar IX menyatakan bahwa langkah-langkah ini merupakan langkah yang harus diambil untuk kepentingan rakyat banyak.

Menurut Dedek, PSI sadar sepenuhnya bahwa langkah ini tidak populer karena akan membangkitkan kemarahan para anggota DPR yang sudah dan ingin bertahan di Senayan.

“Kalau perjuangan kami ini berhasil dan para caleg PSI masuk DPR, penghasilan yang kami terima akan jauh lebih rendah daripada yang sekarang diperoleh anggota DPR. Tapi langkah ini harus diambil demi kepentingan rakyat banyak,” ujar Dedek Prayudi.

Diskusi ini merupakan babak pertama dari langkah PSI dalam menyelamatkan uang rakyat di DPR.

Selain diskusi, PSI akan melakukan penandatanganan Pakta Integritas dan Kontrak Kerja untuk mengikat komitmen para anggota PSI. Tim caleg PSI juga akan berusaha melakukan lobby pada pemerintah agar merevisi PP No 61/90. (Art)

Dini Purwono: Hak Penghayat Harus Diperjuangkan Lewat Parlemen

Dini Purwono: Hak Penghayat Harus Diperjuangkan Lewat Parlemen

Beranda

Dinipurwono.id – Praktisi hukum Dini S Purwono menginginkan nasib penghayat kepercayaan terus diperjuangkan melalui parlemen.

Hematnya, selama ini nyaris tak ada wakil rakyat yang betul-betul serius memperjuangkan nasib para pewaris tradisi leluhur ini di parlemen.

“Saya ingin memperjuangkan hak-hak penganut kepercayaan di parlemen dengan betul-betul serius,” kata Dini yang juga juru bicara bidang hukum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini pada kesempatan silaturahminya bersama penganut kepercayaan Sapta Darma di Desa Jimbaran, Bandungan, Kabupaten Semarang, Jumat (13/7) sore.

Pada kesempatan itu, Dini disambut hangat sesepuh, tuntunan, ketua serta puluhan warga Sapta Darma. Mereka berbincang hangat seputar kendala-kendala yang dialami warga Sapta Darma.

Bakal calon DPR RI Dapil Jateng 1 ini menambahkan, wakil rakyat saat ini kurang maksimal dalam mengawasi pemerintah, khususnya dalam pelayanan adminduk penganut kepercayaan.

Saat ini, katanya, wakil rakyat harus diisi dengan orang-orang yang serius memperjuangkan toleransi dan anti-korupsi.

“Saat ini, apa ada wakil rakyat serius yang “bersuara keras” mengkritik pemerintah soal layanan adminduk penganut kepercayaan? Padahal semua tahu bahwa pelayanan adminduk terhadap penganut kepercayaan masih susah,” paparnya.

Karena itu, alumnus Harvard Law School itu menginginkan parlemen diisi dengan orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang jelas. Bukan wakil rakyat yang hanya modal populer di media masa.

“Karena itu, parlemen yang merupakan lembaga wakil rakyat harus diisi dengan orang-orang yang mempunyai integritas,” terangnya.

Pada kesempatan itu, warga penghayat Sapta Darma mengamini apa yang disampaikan Dini Purwono.

Mereka mengakui, meskipun saat ini dalam adminduk sudah tak ada masalah, namun persoalan pendidikan kepercayaan di sekolah negeri masih mengalami kendala.

Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Hukum, Persatuan Sapta Darma (Persada) Kabupaten Semarang Adi Pratikto menyampaikan, hingga saat ini persoalan utama yang dihadapi warga Sapta Darma adalah pendidikan agama di sekolah. Khususnya di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Kalau soal adminduk memang sudah dilayani dengan baik. Soal KTP, perkawinan, akta kelahiran sudah dilayani dengan baik. Namun, soal pelajaran pendidikan kepercayaan di sekolah masih ada kendala. Khususnya di tingkat SMP,” terangnya.

Mengenai identitas agama di KTP, Alex — sapaan akrabnya –, masih menunggu peraturan teknis dari pemerintah pusat.

“Untuk mengubah kolom agama, yang awalnya kosong (-) menjadi kepercayaan belum bisa. Alasannya, Dinas Catatan Sipil belum menerima aturan teknisnya,” terangnya.

Pada kesempatan itu, hadir sebagai narasumber Direktur eLSA Semarang Dr Tedi Kholiludin. Tedi mengapresiasi apa yang dilakukan Dini sebagai wakil rakyat.

Idealnya, kata dia, para calon wakil rakyat itu wajib blusukan ke kantong-kantong persoalan di masyarakat akar rumput.

“Iya memang idealnya, calon wakil rakyat itu menggali masalah sebanyak-banyaknya dari masyarakat akar rumput. Seperti apa yang dilakukan Dini Purwono ini. Sehingga, kalau terpilih nanti tidak bingung mau ngapain. Tapi, mereka sudah punya program-program dan visi misi yang jelas dalam memperjuangkan hak rakyat,” tegasnya. (Art)

Dini Purwono Bagi Kunci Rahasia Sukses Jadi Corporate Lawyer

Dini Purwono Bagi Kunci Rahasia Sukses Jadi Corporate Lawyer

Beranda

Dinipurwono.id – Kerja keras, dan jangan minder. Itulah dua kunci sukses Dini Shanti Purwono menjadi corporate Lawyer. Dua kunci sukses itu disampaikan alumnus Universitas Harvard ini di depan puluhan mahasiswa hukum Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang,  Selasa (17 Juli 2018).

Selain berbagi kiat sukses, Dini S Purwono juga menyampaikan peluang menjadi lawyer atau konsultan hukum bisnis syariah bagi mahasiswa Unwahas.

Di aula gedung Fakultas Hukum, alumni Fakultas Hukum UI ini berbagi pengalamannya seputar dunia lawyer hukum bisnis. Dini mengawali karirnya dengan menjadi konsultan hukum pasar modal. Sehari setelah lulus sarjana dari Fakultas Hukum UI, Dini langsung bergabung dengan kantor hukum internasional.

“Wah, menjadi lawyer itu harus tangguh dan kerja ekstra. Harus siap pulang dini hari dan masuk kantor lagi jam tujuh pagi. Awal-awal saya begitu, karena mendapat bos yang sangat pekerja keras,” kata Dini.

Berdasarkan pengalaman sebagai lawyer yg banyak bergelut di pasar modal itu, saat mendapat beasiswa fullbright Dini mengambil konsentrasi master hukum keuangan internasional.

“Di Harvard saya mengambil jurusan international financial law. Saya ingin fokus mempelajari dinamika pasar modal di dunia, dengan pertimbangan pasar modal kita yang memang lagi tumbuh,” tambahnya.

Selama bergerak dalam dunia lawyer, Juru Bicara bidang hukum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini lebih fokus menangani kasus korporasi. Karena itu, kasus yang ditangani lebih banyak mediasi atau non litigasi.

“Kalau corporate lawyer ini, kerjanya menangani kasus-kasus sebelum terjadi perselisihan. Jadi lebih kepada non litigasi. Konsekuensinya, kalau bekerja di corporate lawyer maka penting sekali memahami undang-undang perusahaan,” sambungnya.

Terkait peluang lawyer di bidang hukum syariah, ibu satu anak ini menyatakan kebutuhan pada lawyer yang memahami hukum syariah saat ini semakin banyak. “Ini peluang untuk teman2 di Universitas Wahid Hasyim,” tandasnya.

Rahasia Sukses

Pada kesempatan itu, Dini juga berbagi trik-trik khusus yang mutlak harus dimiliki seorang lawyer atau konsultan hukum. Salah satu syaratnya adalah tak boleh punya rasa minder.

“Nah menjadi lawyer itu jangan punya perasaan minder. Saya sering punya lawan lah dari lawyer-lawyer internasional. Nah mereka itu menang ngomong sama tampilannya aja. Tapi isinya sih sama aja,” jelasnya.

Menjadi konsultan hukum bisnis juga wajib mempunyai keterampilan dalam mengelola konflik. Sehingga, sebelum kasus menjadi besar, bisa diredam dengan efektif. “Istilahnya, sebelum berantem mbok yo dicegah. Jadi hal yang paling penting bagi corporate lawyer adalah mendamaikan,” katanya.

Acara kongkow hukum ini berjalan menarik. Mahasiswa yang menjadi audiens tampak antusias. Pada akhir perbincangan, mahasiswa Fakultas Hukum Unwahas Huda bertanya tentang kesulitan apa saja yang dialami Dini ketika baru masuk di dunia konsultan hukum pasar modal.

“Saya masih ingat betul, saya itu hari minggu baru wisudaan dan Senin sudah masuk kerja. Saya dapat bos yang paling senior, pekerja keras, orangnya biasa pulang jam 3 malam masuk jam 7 pagi. Nah tiga tahun itu saya hampir down. Kerja kayak gini banget. Kayak neraka. Tapi lewat tiga tahun ternyata enjoy juga,” jawab Dini.

Penanya lainnya Gita menyoal perbandingan bisnis luar dan dalam negeri. “Mengapa bisnis di luar negeri lebih maju dibanding Indonesia, bagainana sih aturannya?” tanya Gita.

Dini menegaskan, bahwa hukum bisnis di Indonesia tidak buruk. Hematnya, yang kurang adalah sumber daya manusianya.

“Hukum kita itu gak jelek jelek banget ya. Tapi persoalannya ada pada sumberdayanya. Aturan sebagus apa pun jika sumberdayanya nol sama saja,” tandasnya.

Pada kesempatan pembukaan, Kajur Hukum Ekonomi Syariah Iman Fadhilah menyampaikan bahwa mahasiswa pada jurusannya sangat antusias menyambut kedatangan Dini. Selain karena alumnis Harvard, Dini juga sangat kompeten dalam dunia hukum bisnis.

“Kami sangat terbuka, bahkan semoga mbak Dini tidak hanya yang terakhir datang ke kampus Unwahas,” sambut Iman. (Art)

Beri Pembekalan di Unisbank Semarang, Dini Purwono: Lawyer Tak hanya Cerdas Hukum, Juga Paham Psikologi

Beri Pembekalan di Unisbank Semarang, Dini Purwono: Lawyer Tak hanya Cerdas Hukum, Juga Paham Psikologi

Beranda

Dinipurwono.id – Fakultas Hukum Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang terus melakukan program klinik hukumnya kepada masyrakat. Program klinik hukum yang selama ini dilakukan adalah konsultasi hukum secara cuma-cuma dan pendidikan hukum kepada masyarakat.

Beberapa kelurahan yang pernah dijadikan obyek program ini adalah Mangkang Kulon, Tugurejo, Kemijen dan Bendanngisor, Kota Semarang.

Sedangkan pendidikan hukum dilakukan terhadap komunitas ibu-ibu PKK dan remaja di sekolah.

Program ini dikhususkan kepada mahasiswa untuk praktek langsung menghadapi perkara-perkara hukum yang muncul di masyarakat.

Selain untuk melatih mahasiswa, klinik hukum dapat mempermudah masyarakat untuk menyelesaikan perkara hukumnya.

Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Unisbank Semarang, Sukarman menuturkan, sebelum turun ke desa-desa mahasiswa dibekali ketrampilan yang dibutuhkan di lapangan.

Untuk menjadi lawyer mahasiswa harus mampu menggali fakta-fakta hukum, menciptakan kondisi yang nyaman kepada klien ataupun kemampuan melakukan analisa hukum.

“Hal ini menjadi penting agar masyarakat atau klien menaruh kepercayaan penuh kepada kita. Pembekalan mahasiswa dilakukan hari ini di ruang laboratorium Fakultas Hukum Unisbank Semarang,” katanya, Senin (16/7).

Karman menambahkan, dengan program ini mahasiswa akan terlatih menghadapi situasi dengan masyarakat.

“Selain itu juga mengajarkan empati mahasiswa kepada masyarkat tidak mampu atau miskin agar jika menjadi lawyer nantinya mempunyai komitmen melakukan pembelaan. Jadi tidak hanya klien yang berduit saja yang ditangani,” imbuhnya.

Hal menarik dari pembekalan tersebut karena BKBH Fakultas Hukum Unisbank Semarang menghadirkan narasumber dari luar, yaitu Dini S Purwono.

Konsultan hukum alumni dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan Harward Law School tersebut berbagi pengalamannya ketika menjadi legal officer dan juga menangani perkara.

Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bidang hukum dan Koordinator Jangkar Solidaritas ini mengatakan, seorang lawyer tidak hanya cerdas pengetahuan hukumnya, namun juga memahami ilmu psikologi.

“Hal ini menjadi penting ketika kita memahami psikologi klien. Dengan begitu klien akan merasa aman, nyaman dan mudah berinteraksi dengan kita,” ujar Dini yang juga Caleg PSI tersebut. (Art)