Deklarasi Inovator 4.0, Dini Purwono Gagas Sistem Peradilan Terbuka

Deklarasi Inovator 4.0, Dini Purwono Gagas Sistem Peradilan Terbuka

Beranda

Dinipurwono.id – Calon anggota legislatif (caleg) Partai Solidaritas Inodnesia (PSI) Dini S Purwono menggagas pentingnya peradilan terbuka. Hal itu disampaikan Dini dalam diskusi bertajuk “Open Judiciary in 4.0 Era” dalam Deklarasi Inovator 4.0 di Jakarta, Kamis (20/9).

Penggagas Gerakan Inivator 4.0 Budiman Sudjatmiko, mengatakan gerakan ini merupakan sebuah kolaborasi antara politikus, aktivis desa-kota, peneliti, matematikawan, seniman, dan teknologi yang ditujukan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat cerdas, hidup layak, serta mampu menjawab tantangan revolusi industri 4.0.

Dalam gerakan ini, politisi muda PDI Perjuangan ini menjadi Ketua Umum. Sedangkan Dini Purwono menjadi salah satu Wakil Ketua.

Dalam paparannya soal sistem peradilan terbuka, Dini menyatakan sudah saatnya sistem peradilan didorong lebih kencang untuk lebih transparan dan memanfaatkan teknologi.

Konsultan hukum alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan Harvard Law School ini menyebut kondisi sistem peradilan Indonesia secara umum  hanya membuat orang-orang enggan berperkara di pengadilan.

“Di Indonesia kekuasaan hakim sangat besar. Dalam banyak kesempatan, hakim dapat memutus perkara apa pun tanpa perlu memberikan pertanggungjawaban kepada publik,” terang Dini yang lebih dari 20 tahun menjalankan profesinya sebagai praktisi hukum.

Kekuasaan ini, lanjut Dini, menyebabkan hampir tidak pernah ada konsistensi analisa hukum. Hukum bisa diartikan sesuai penafsiran hakim.

Untuk memerangi dan mencegah praktek-praktek korup di pengadilan tersebut, corporate lawyer yang pernah menjadi staf ahli Kepala BKPM dan Menteri Keuangan Chatib Basri ini, menyatakan peradilan membutuhkan sistem pengawasan (monitoring) yang memadai. Publik harus diberi jalan untuk memantau kinerja para hakim dan lembaga peradilan. Ini yang menurut Dini dinamakan Open Judiciary 4.0 atau Peradilan Terbuka 4.0.

“Keterbukaan ini melindungi jalannya peradilan dengan menerangi ruang-ruang gelap yang selama ini tak tersentuh media apalagi masyarakat. Caranya? Dengan pemanfaatan teknologi,” ujar Dini yang juga adalah konsultan hukum terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini.

Publikasi seperti putusan pengadilan, transkrip pernyataan, dan pendapat hakim harus tersedia di laman daring lembaga-lembaga yudikatif dan disajikan dalam format yang mudah dimengerti oleh publik.

Selain memiliki akses kepada dokumen-dokuman pengadilan, publik juga harus dapat berkomunikasi dengan hakim dan memberikan evaluasi langsung atas kinerja hakim secara online.

“Hasil evalusi publik tersebut secara otomatis ditembuskan kepada parlemen dan pemerintah. Dengan demikian mekanisme checks and balances dalam konsep trias politica akan berjalan secara efektif,” terang caleg DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah 1 ini.

Tujuan akhir dari mekanisme ini adalah bagaimana publik dan pers dapat mengerti dengan mudah apa yang terjadi dalam suatu proses persidangan setelah mengakses pendapat hakim, analisa, dasar hukum dan bukti-bukti.

“Di era revolusi industri 4.0 ini, saya membayangkan publik harus bisa mengakses informasi-informasi tersebut dengan hanya mengklik website tertentu tanpa harus membuang waktu dan biaya,” tegas Dini.

Untuk kesiapan SDM dan infrastruktur, Dini merasa tidak akan ada masalah apabila pemerintah hadir dan memang bertekad untuk mewujudkan hal ini.

Dini kemudian mencontohkan Mahkamah Agung (MA) RI yang baru-baru ini menerapkan sistem pengadilan elektronik (e-court system) di mana pendaftaran berkas perkara bisa dilakukan secara online.

Menurutnya, pelaksanaan e-court system ini memang belum sempurna, tapi ini telah menunjukkan bahwa dunia peradilan memungkinkan untuk dibuat terbuka mengikuti perkembangan teknologi.

“Langkah konkret untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya murah telah dimulai. Sekarang tinggal meningkatkan aspek transparansinya saja agar sejalan dengan semangat revolusi Industri 4.0,” tutup Dini.

Dalam acara ini turut hadir sebagai pembicara wirausahawan sosial Cyril Raoul Hakim, dokter Mariya Mubarika, dan pegiat pendidikan Sabda PS yang memberikan pemaparan tentang era revolusi Industri 4.0 dari perspektif masing-masing.

Para penggagas gerakan ini bertekad akan terus berkampanye menyasar kaum milineal agar generasi milenial tidak ragu mewujudkan ide-ide besar yang dimiliki. Para pegiat inovasi digital ini meyakini bahwa saat ilmu pengetahuan dan teknologi menyatu dengan jejaring sosial, tak ada karya besar yang tak mungkin.

Beri Tips Mahasiswa Hukum UKSW Salatiga, Dini Purwono Tekankan Soal Integritas

Beri Tips Mahasiswa Hukum UKSW Salatiga, Dini Purwono Tekankan Soal Integritas

Beranda

Dinipurwono.id – Profesional muda di bidang hukum, Dini Shanti Purwono SH, LLM mendapat sambutan hangat saat mengisi acara Dialog Publik di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah.

Kepada lebih dari seratus mahasiswa, Dini Purwono menyampaikan materi “Mencermati Prinsip Kehati-hatian (Prudent Principal) pada Lembaga Keuangan Pasca OJK”.

Dini yang lulusan Harvard Law School Amerika Serikat ini, lama berkecimpung sebagai konsultan hukum di berbagai perusahaan, termasuk di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga penyampaian materi kepada mudah dicerna dan membuka cakrawala baru bagi mahasiswa.

Selain menyampaikan materi tentang lembaga keuangan, Dini juga memberi tips-tips jitu bagi mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja, terutama bagi yang ingin berkecimpung di lembaga keuangan.

“Kualitas SDM itu penting sekali, dan untuk menghasilkan SDM yang baik perlu banyak pelatihan, karena yang namanya manusia itu perlu tantangan, harus diajari bagaimana menghadapi masalah,” paparnya.

Selain itu, lanjutnya, perusahaan jasa keuangan (PJK) selain harus hati-hati menerima nasabah, juga harus hati-hati merekrut pegawai.

“Ada yang namanya Pengenalan Pemantauan Profil Karyawan. Kan kita nggak tahu ya dia itu termasuk apa? Terkait radikalisme mungkin, atau bekas mafia? Nah ini harus dilakukan yang namanya pre-employee screening. Kalau tidak bisa kebobolan,” tegasnya.

Untuk itu, tambahnya, mahasiswa harus mempersiapkan sejak sekarang bagaimana nanti bersaing di dunia kerja, khususnya yang ingin masuk ke perusahaan jasa keuangan seperti bank, konsultan keuangan, asuransi, dan lain-lain.

Selain ilmu dan pelatihan yang memadai, lanjut Dini juga kehati-hatian agar mahasiswa tidak terjebak dalam kegiatan terlarang, yang bisa menghambat, karena perusahaan sekarang sudah menerapkan pre-employee screening yang ketat.

Ibu satu anak yang mencalonkan diri maju menjadi wakil rakyat ini juga menekankan pentingnya menjaga integritas jika mahasiswa nantinya hendak memilih profesi lawyer, baik di bidang pidana maupun perdata.

“Kredibilitas dan integritas itu kunci. Hanya dengan itu kita bisa membangun kepercayaan dengan klien maupun publik,” tandas Dini disambut tepuk tangan mahasiswa.

Anggap Pemilih di Jateng Cerdas, Dini Purwono Optimistis Raih Suara Generasi Milenial

Anggap Pemilih di Jateng Cerdas, Dini Purwono Optimistis Raih Suara Generasi Milenial

Beranda

Dinipurwono.id – Bakal Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRI RI Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Jateng, Dini S Purwono optimis dapat meraih suara di dapilnya, terutama dari kalangan generasi milenial. Dia yakin masyarakat Jateng adalah pemilih cerdas yang menentukan pilihan berdasarkan kualifikasi dan program kerja caleg.

“Pada era modern dengan kecanggihan IT seperti sekarang ini informasi menyebar dengan sangat cepat dan menyentuh siapapun tanpa batas dan pandang bulu. Sebagai partai modern yang sebagian besar anggotanya adalah anak muda, PSI adalah parpol yang paling giat melakukan sosialiasi atas program dan kegiatannya melalui medsos dengan tujuan untuk menjaring suara khususnya generasi milenial yang merupakan kalangan yang sangat aktif dalam dunia medsos,” kata konsultan hukum alumni dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan Harward Law School ini.

Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menyampaikan hal itu dalam seminar nasional “Caleg Baru vs Petahana, Berebut Suara di Jateng“ yang dihelat Forum Wartawan Pemprov-DPRD Jateng (FWPJT) bersama Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) di Kampus Program Doktor Ilmu Hukum Untag, Jalan Pemuda No 70 Semarang, Rabu (29/8).

Pada kesempatan tersebut, Dini yang juga juru bicara PSI bidang hukum dan Koordinator Jangkar Solidaritas itu menjadi pembicara bersama empat caleg DPR RI Daerah Pemilihan Jateng. Antara lain mantan Bupati Kudus Mustofa (PDI Perjuangan), Fadholi (Nasdem) dan Ferry Juliantono (Gerindra).

“Perkembangan zaman dan perubahan di masyarakat harus diikuti dengan pola pikir modern dan kerja nyata. Tentunya pola pikir tersebut dengan tetap memperhatikan budaya dan aturan yang sudah berjalan dengan baik di negeri ini. Yang baik kita pertahankan dan kembangkan, yang buruk kita tinggalkan,” kata Dini.

Kerja Nyata

Dini S Purwono yang juga adalah konsultan hukum terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menambahkan, bahwa kerja itu harus nyata dan jelas. Kinerja harus dapat diukur. Prinsip ini juga seharusnya berlaku terhadap kinerja anggota DPR.

“Sebagai bentuk transparansi kepada rakyat, maka wakil rakyat harus lapor dong sehari-harinya ngapain. Jadi rakya bisa memantau mana wakilnya yang kerja dan mana yang tidak kerja,” sambung Dini.

Dini menjelaskan bahwa setiap caleg PSI yang terpilih sebagai anggota DPR diwajibkan untuk menyampaikan laporan kegiatan sehari-hari selama hari aktif kerja.

“PSI tengah menyiapkan aplikasi yang akan menjadi platform pelaporan setiap anggota PSI yang duduk di parlemen untuk keperluan monitoring dan evaluasi oleh DPP. Selain itu, melalui aplikasi ini publik juga bisa memantau serta memberikan masukan, penilaian dan berkomunikasi dengan para wakilnya yang duduk di DPR. Dengan demikian dapat tercipta komunikasi yang baik antara para wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya. Kami percaya bahwa korupsi hanya bisa dilawan dengan transparansi,” ujar Dini.

Sementara itu Rektor Untag Semarang, Suparno, kepada para caleg khususnya caleg baru, pihaknya meminta rajin melalukan sosialisasi. Sosialisasi merupakan upaya agar masyarakat tahu, siapa caleg yang pantas untuk menjadi penyambung lidah mereka di pemerintah.

“Yang mudah pakai baliho, atau selebaran. Tetapi untuk betul-betul bisa dikenal oleh masyarakat, juga harus mendatangi dapil masing-masing,” katanya.

Sosialiasi ini juga diharapkan bisa mengurangi praktek politik uang. Apabila masyarakat mengenal dengan baik para caleg, maka masyarakat seharusnya memilih berdasarkan kemampuan serta kepribadian caleg dan bukan memilih secara buta hanya berdasarkan jumlah uang yang diberikan oleh caleg.

Di akhir acara, Dini juga menyampaikan bahwa yang dapat menghentikan politik uang itu adalah masyarakat sendiri.

“Ironis bahwa setiap kali ada wakil rakyat yang kena OTT KPK maka rakyat sibuk mengecam tanpa menyadari bahwa masyarakat juga lah yang sebenarnya mengirim para wakil rakyat itu masuk ke dalam parlemen. Masyarakat juga yang yang selalu berkata ‘wani piro?’ pada saat musim kampanye,” ujarnya.

“Seharusnya kita bisa membaca bahwa caleg yang tidak pernah turun ke dapil, kerjanya hanya bayar-bayar dan memberikan janji ini itu kepada masyarakat adalah calon koruptor pada saat menjabat. Tidak ada orang yang rela bayar-bayar kalo niatnya memang betul ingin bekerja untuk rakyat dan harusnya caleg yang bayar-bayar semacam itu tidak kita pilih kalo kita memang mau parlemen kita bersih dan bekerja dengan baik,” tambahnya.

PSI: DPR, Stop Hamburkan Uang Rakyat

PSI: DPR, Stop Hamburkan Uang Rakyat

Beranda

Dinipurwono.id – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menemukan selama ini telah terjadi pemborosan dan penghamburan uang rakyat dalam skala mencengangkan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Karena itu PSI akan mengambil langkah-langkah bersama berbagai elemen masyarakat untuk menghentikan praktik-praktik yang merugikan rakyat tersebut.

“Berdasarkan penelusuran para caleg PSI, praktik-praktik penggerogotan uang rakyat itu terjadi dalam beragam cara yang mencengangkan. Praktik-praktik itu sebenarnya bisa dicegah namun selama ini dibiarkan terus karena ketiadaan komitmen politik mereka yang berada di DPR,” ujar Ketua DPP PSI, Tsamara Amany di Jakarta, Sabtu (5/8).

Pada kesempatan yang sama, Sekjen PSI, Raja Juli Antoni menyatakan, bahwa PSI telah membuktikan tidak ada calegnya yang mantan kuruptor. Sekarang PSI memulai secara sistematis program bersih-bersih DPR.

“Karena kami berkeyakinan, hulu korupsi ada di sini. Ini adalah sebagian perwujudan dari komitmen anti-korupsi PSI,” katanya.

Pernyataan Tsamara dan Toni disampaikan dalam diskusi publik bertajuk ‘DPR, Stop Hamburkan Uang Rakyat!’.

Pada acara itu, Tim Caleg PSI tampil memaparkan hasil temuan penelusuran di DPR. Hadir pula di acara itu Ade Indira Sugondo (Anggota DPR RI 1999/2004) dan Emerson Yuntho (Peneliti Indonesian Corruption Watch).

Diskusi ini merujuk pada hasil penelusuran para caleg PSI tentang praktik-praktik pemborosan dan penghamburan uang rakyat di DPR untuk memperkaya banyak anggota DPR dan partai politik yang ada. Dan ini bisa berlangsung lama karena DPR memanfaatkan celah dalam peraturan perundangan  yang mereka pertahankan.

Tim caleg PSI menemukan banyak anggota DPR diduga memanipulasi uang rakyat dalam berbagai bentuk. Mereka diduga memanipulasi biaya perjalanan, biaya kunjungan kerja, biaya studi banding, biaya kunker dapil dan biaya reses.

Dugaan berbagai manipulasi bisa terjadi karena para anggota DPR memperoleh dana perjalanan dalam bentuk lumpsum dan bukan berdasarkan biaya riil (‘at cost’).

Berdasarkan PP 61/90, anggota DPR hanya wajib  melaporkan penerimaan dana, tanpa kewajiban melaporkan riil penggunaannya.

“Selama PP 61/90 terus ada dan tidak disesuaikan untuk mengakomodisi sistem reimbursement dan biaya ‘at cost’, para anggota DPR akan terdorong untuk memperbanyak kunjungan kerja untuk keuntungan pribadi,” ujar Dini Purwono, Caleg PSI Dapil Jawa Tengah I.

Selain itu, pemborosan juga terjadi karena para anggota DPR mendapatkan pola pemasukan multi pay, bukan single pay. Lebih jauh lagi penggerogotan juga terjadi akibat peran anggota DPR dalam Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

Terakhir, banyak anggota DPR juga diduga menerima uang siluman dalam penyusunan undang-undang ataupun saat menjalankan fungsi pengawasan.

Menurut Dini, pemborosan ini bisa dihentikan. Untuk itu, PSI menawarkan sejumlah solusi, di antaranya;

1. Mendesak pemerintah merevisi PP No 61/90 sehingga isinya sejalan dengan isi PMK 113/2012 yaitu pertanggungjawaban biaya perjalanan harus berdasarkan biaya riil (at cost). 

2. Mengupayakan terbangunnya mekanisme yang mewajibkan anggota DPR melaporkan secara langsung dan kemudian membuat laporan pertanggungjawaban reses dan kunker yang harus disampaikan kepada publik secara online.

3. Mengupayakan sistem penggajian anggota DPR diubah menjadi ‘SINGLE PAY’, bukan’ MULTI PAY’. 

4. Mengupayakan agar anggota DPR melepaskan fungsi teknis seperti BURT kepada Sekretariat Jenderal. 

5. Mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran oleh DPR, secara online.

Sementara itu Dedek Prayudi, Caleg PSI dapil Jabar IX menyatakan bahwa langkah-langkah ini merupakan langkah yang harus diambil untuk kepentingan rakyat banyak.

Menurut Dedek, PSI sadar sepenuhnya bahwa langkah ini tidak populer karena akan membangkitkan kemarahan para anggota DPR yang sudah dan ingin bertahan di Senayan.

“Kalau perjuangan kami ini berhasil dan para caleg PSI masuk DPR, penghasilan yang kami terima akan jauh lebih rendah daripada yang sekarang diperoleh anggota DPR. Tapi langkah ini harus diambil demi kepentingan rakyat banyak,” ujar Dedek Prayudi.

Diskusi ini merupakan babak pertama dari langkah PSI dalam menyelamatkan uang rakyat di DPR.

Selain diskusi, PSI akan melakukan penandatanganan Pakta Integritas dan Kontrak Kerja untuk mengikat komitmen para anggota PSI. Tim caleg PSI juga akan berusaha melakukan lobby pada pemerintah agar merevisi PP No 61/90. (Art)

Dini Purwono: Hak Penghayat Harus Diperjuangkan Lewat Parlemen

Dini Purwono: Hak Penghayat Harus Diperjuangkan Lewat Parlemen

Beranda

Dinipurwono.id – Praktisi hukum Dini S Purwono menginginkan nasib penghayat kepercayaan terus diperjuangkan melalui parlemen.

Hematnya, selama ini nyaris tak ada wakil rakyat yang betul-betul serius memperjuangkan nasib para pewaris tradisi leluhur ini di parlemen.

“Saya ingin memperjuangkan hak-hak penganut kepercayaan di parlemen dengan betul-betul serius,” kata Dini yang juga juru bicara bidang hukum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini pada kesempatan silaturahminya bersama penganut kepercayaan Sapta Darma di Desa Jimbaran, Bandungan, Kabupaten Semarang, Jumat (13/7) sore.

Pada kesempatan itu, Dini disambut hangat sesepuh, tuntunan, ketua serta puluhan warga Sapta Darma. Mereka berbincang hangat seputar kendala-kendala yang dialami warga Sapta Darma.

Bakal calon DPR RI Dapil Jateng 1 ini menambahkan, wakil rakyat saat ini kurang maksimal dalam mengawasi pemerintah, khususnya dalam pelayanan adminduk penganut kepercayaan.

Saat ini, katanya, wakil rakyat harus diisi dengan orang-orang yang serius memperjuangkan toleransi dan anti-korupsi.

“Saat ini, apa ada wakil rakyat serius yang “bersuara keras” mengkritik pemerintah soal layanan adminduk penganut kepercayaan? Padahal semua tahu bahwa pelayanan adminduk terhadap penganut kepercayaan masih susah,” paparnya.

Karena itu, alumnus Harvard Law School itu menginginkan parlemen diisi dengan orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang jelas. Bukan wakil rakyat yang hanya modal populer di media masa.

“Karena itu, parlemen yang merupakan lembaga wakil rakyat harus diisi dengan orang-orang yang mempunyai integritas,” terangnya.

Pada kesempatan itu, warga penghayat Sapta Darma mengamini apa yang disampaikan Dini Purwono.

Mereka mengakui, meskipun saat ini dalam adminduk sudah tak ada masalah, namun persoalan pendidikan kepercayaan di sekolah negeri masih mengalami kendala.

Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Hukum, Persatuan Sapta Darma (Persada) Kabupaten Semarang Adi Pratikto menyampaikan, hingga saat ini persoalan utama yang dihadapi warga Sapta Darma adalah pendidikan agama di sekolah. Khususnya di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Kalau soal adminduk memang sudah dilayani dengan baik. Soal KTP, perkawinan, akta kelahiran sudah dilayani dengan baik. Namun, soal pelajaran pendidikan kepercayaan di sekolah masih ada kendala. Khususnya di tingkat SMP,” terangnya.

Mengenai identitas agama di KTP, Alex — sapaan akrabnya –, masih menunggu peraturan teknis dari pemerintah pusat.

“Untuk mengubah kolom agama, yang awalnya kosong (-) menjadi kepercayaan belum bisa. Alasannya, Dinas Catatan Sipil belum menerima aturan teknisnya,” terangnya.

Pada kesempatan itu, hadir sebagai narasumber Direktur eLSA Semarang Dr Tedi Kholiludin. Tedi mengapresiasi apa yang dilakukan Dini sebagai wakil rakyat.

Idealnya, kata dia, para calon wakil rakyat itu wajib blusukan ke kantong-kantong persoalan di masyarakat akar rumput.

“Iya memang idealnya, calon wakil rakyat itu menggali masalah sebanyak-banyaknya dari masyarakat akar rumput. Seperti apa yang dilakukan Dini Purwono ini. Sehingga, kalau terpilih nanti tidak bingung mau ngapain. Tapi, mereka sudah punya program-program dan visi misi yang jelas dalam memperjuangkan hak rakyat,” tegasnya. (Art)

Dini Purwono Bagi Kunci Rahasia Sukses Jadi Corporate Lawyer

Dini Purwono Bagi Kunci Rahasia Sukses Jadi Corporate Lawyer

Beranda

Dinipurwono.id – Kerja keras, dan jangan minder. Itulah dua kunci sukses Dini Shanti Purwono menjadi corporate Lawyer. Dua kunci sukses itu disampaikan alumnus Universitas Harvard ini di depan puluhan mahasiswa hukum Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang,  Selasa (17 Juli 2018).

Selain berbagi kiat sukses, Dini S Purwono juga menyampaikan peluang menjadi lawyer atau konsultan hukum bisnis syariah bagi mahasiswa Unwahas.

Di aula gedung Fakultas Hukum, alumni Fakultas Hukum UI ini berbagi pengalamannya seputar dunia lawyer hukum bisnis. Dini mengawali karirnya dengan menjadi konsultan hukum pasar modal. Sehari setelah lulus sarjana dari Fakultas Hukum UI, Dini langsung bergabung dengan kantor hukum internasional.

“Wah, menjadi lawyer itu harus tangguh dan kerja ekstra. Harus siap pulang dini hari dan masuk kantor lagi jam tujuh pagi. Awal-awal saya begitu, karena mendapat bos yang sangat pekerja keras,” kata Dini.

Berdasarkan pengalaman sebagai lawyer yg banyak bergelut di pasar modal itu, saat mendapat beasiswa fullbright Dini mengambil konsentrasi master hukum keuangan internasional.

“Di Harvard saya mengambil jurusan international financial law. Saya ingin fokus mempelajari dinamika pasar modal di dunia, dengan pertimbangan pasar modal kita yang memang lagi tumbuh,” tambahnya.

Selama bergerak dalam dunia lawyer, Juru Bicara bidang hukum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini lebih fokus menangani kasus korporasi. Karena itu, kasus yang ditangani lebih banyak mediasi atau non litigasi.

“Kalau corporate lawyer ini, kerjanya menangani kasus-kasus sebelum terjadi perselisihan. Jadi lebih kepada non litigasi. Konsekuensinya, kalau bekerja di corporate lawyer maka penting sekali memahami undang-undang perusahaan,” sambungnya.

Terkait peluang lawyer di bidang hukum syariah, ibu satu anak ini menyatakan kebutuhan pada lawyer yang memahami hukum syariah saat ini semakin banyak. “Ini peluang untuk teman2 di Universitas Wahid Hasyim,” tandasnya.

Rahasia Sukses

Pada kesempatan itu, Dini juga berbagi trik-trik khusus yang mutlak harus dimiliki seorang lawyer atau konsultan hukum. Salah satu syaratnya adalah tak boleh punya rasa minder.

“Nah menjadi lawyer itu jangan punya perasaan minder. Saya sering punya lawan lah dari lawyer-lawyer internasional. Nah mereka itu menang ngomong sama tampilannya aja. Tapi isinya sih sama aja,” jelasnya.

Menjadi konsultan hukum bisnis juga wajib mempunyai keterampilan dalam mengelola konflik. Sehingga, sebelum kasus menjadi besar, bisa diredam dengan efektif. “Istilahnya, sebelum berantem mbok yo dicegah. Jadi hal yang paling penting bagi corporate lawyer adalah mendamaikan,” katanya.

Acara kongkow hukum ini berjalan menarik. Mahasiswa yang menjadi audiens tampak antusias. Pada akhir perbincangan, mahasiswa Fakultas Hukum Unwahas Huda bertanya tentang kesulitan apa saja yang dialami Dini ketika baru masuk di dunia konsultan hukum pasar modal.

“Saya masih ingat betul, saya itu hari minggu baru wisudaan dan Senin sudah masuk kerja. Saya dapat bos yang paling senior, pekerja keras, orangnya biasa pulang jam 3 malam masuk jam 7 pagi. Nah tiga tahun itu saya hampir down. Kerja kayak gini banget. Kayak neraka. Tapi lewat tiga tahun ternyata enjoy juga,” jawab Dini.

Penanya lainnya Gita menyoal perbandingan bisnis luar dan dalam negeri. “Mengapa bisnis di luar negeri lebih maju dibanding Indonesia, bagainana sih aturannya?” tanya Gita.

Dini menegaskan, bahwa hukum bisnis di Indonesia tidak buruk. Hematnya, yang kurang adalah sumber daya manusianya.

“Hukum kita itu gak jelek jelek banget ya. Tapi persoalannya ada pada sumberdayanya. Aturan sebagus apa pun jika sumberdayanya nol sama saja,” tandasnya.

Pada kesempatan pembukaan, Kajur Hukum Ekonomi Syariah Iman Fadhilah menyampaikan bahwa mahasiswa pada jurusannya sangat antusias menyambut kedatangan Dini. Selain karena alumnis Harvard, Dini juga sangat kompeten dalam dunia hukum bisnis.

“Kami sangat terbuka, bahkan semoga mbak Dini tidak hanya yang terakhir datang ke kampus Unwahas,” sambut Iman. (Art)

Beri Pembekalan di Unisbank Semarang, Dini Purwono: Lawyer Tak hanya Cerdas Hukum, Juga Paham Psikologi

Beri Pembekalan di Unisbank Semarang, Dini Purwono: Lawyer Tak hanya Cerdas Hukum, Juga Paham Psikologi

Beranda

Dinipurwono.id – Fakultas Hukum Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang terus melakukan program klinik hukumnya kepada masyrakat. Program klinik hukum yang selama ini dilakukan adalah konsultasi hukum secara cuma-cuma dan pendidikan hukum kepada masyarakat.

Beberapa kelurahan yang pernah dijadikan obyek program ini adalah Mangkang Kulon, Tugurejo, Kemijen dan Bendanngisor, Kota Semarang.

Sedangkan pendidikan hukum dilakukan terhadap komunitas ibu-ibu PKK dan remaja di sekolah.

Program ini dikhususkan kepada mahasiswa untuk praktek langsung menghadapi perkara-perkara hukum yang muncul di masyarakat.

Selain untuk melatih mahasiswa, klinik hukum dapat mempermudah masyarakat untuk menyelesaikan perkara hukumnya.

Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Unisbank Semarang, Sukarman menuturkan, sebelum turun ke desa-desa mahasiswa dibekali ketrampilan yang dibutuhkan di lapangan.

Untuk menjadi lawyer mahasiswa harus mampu menggali fakta-fakta hukum, menciptakan kondisi yang nyaman kepada klien ataupun kemampuan melakukan analisa hukum.

“Hal ini menjadi penting agar masyarakat atau klien menaruh kepercayaan penuh kepada kita. Pembekalan mahasiswa dilakukan hari ini di ruang laboratorium Fakultas Hukum Unisbank Semarang,” katanya, Senin (16/7).

Karman menambahkan, dengan program ini mahasiswa akan terlatih menghadapi situasi dengan masyarakat.

“Selain itu juga mengajarkan empati mahasiswa kepada masyarkat tidak mampu atau miskin agar jika menjadi lawyer nantinya mempunyai komitmen melakukan pembelaan. Jadi tidak hanya klien yang berduit saja yang ditangani,” imbuhnya.

Hal menarik dari pembekalan tersebut karena BKBH Fakultas Hukum Unisbank Semarang menghadirkan narasumber dari luar, yaitu Dini S Purwono.

Konsultan hukum alumni dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan Harward Law School tersebut berbagi pengalamannya ketika menjadi legal officer dan juga menangani perkara.

Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bidang hukum dan Koordinator Jangkar Solidaritas ini mengatakan, seorang lawyer tidak hanya cerdas pengetahuan hukumnya, namun juga memahami ilmu psikologi.

“Hal ini menjadi penting ketika kita memahami psikologi klien. Dengan begitu klien akan merasa aman, nyaman dan mudah berinteraksi dengan kita,” ujar Dini yang juga Caleg PSI tersebut. (Art)

MK Batalkan UU MD3, Dini Purwono: Ini Putusan Yang Tepat dan Layak

MK Batalkan UU MD3, Dini Purwono: Ini Putusan Yang Tepat dan Layak

Beranda

Dinipurwono.id – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan seluruh permohonan uji materi PSI terhadap beberapa pasal yang memberi keistimewaan bagi anggota DPR dalam UU No 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), Kamis 28 Juni 2018.

Juru bicara PSI bidang hukum dan Koordinator Jangkar Solidaritas, Dini Purwono, mengatakan bahwa itu merupakan putusan yang tepat dan layak. “Salut dengan ketegasan dan ketajaman analisa MK dalam perkara ini,” ujar Dini Purwono, Jumat, 29 Juni 2018.

Dini pun mengucapkan terima kasih kepada para hakim yang dinilainya telah bekerja dengan baik dalam perkara ini, termasuk para advokat yang telah berjuang bersama tim Jangkar Solidaritas PSI.

“Partai Solidaritas Indonesia adalah satu-satunya parpol yang menjadi pemohon dalam perkara ini. Dan kami bangga menjadi bagian dari perjuangan melindungi dan menjamin hak rakyat dalam sistem demokrasi,” tutur Dini.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekjen PSI, Raja Juli Antoni. Dalam keterangan persnya, Antoni juga menyambut putusan majelis hakim yang telah mengabulkan uji materi oleh PSI. “Kami juga berharap anggota DPR, khususnya yang terpilih nanti di Pileg 2019 untuk menghormati dan menaatinya. Ini adalah simbol kemenangan rakyat dalam menjaga kualitas demokrasi dan melawan segala bentuk abuse of power dari lembaga legislatif,” ujar Antoni, Kamis 28 Juni 2018.

Dalam putusannya, majelis hakim MK menilai pasal 73 ayat 1, pasal 122 ayat 1 huruf I, dan pasal 245 ayat 1 bertentangan dengan konstitusi karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang anggota dewan.

Koordinator Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia (Jangkar Solidaritas), Kamaruddin, mengapresiasi majelis hakim yang sempat menyebutkan keberadaan GOPAC (Global Organization of Parliamentarian Against Corruption) yang merupakan organisasi independen beranggotakan para anggota legislatif dari berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, dengan komitmen dan kode etik untuk melawan korupsi di negaranya masing-masing.

Kamaruddin menyatakan, dengan keluarnya putusan MK ini, pupuslah harapan sebagian anggota dewan untuk mendapat keistimewaan ketika terlibat tindak pidana yang tidak terkait dengan fungsi, wewenang, dan tugas anggota DPR.

“Mereka yang melakukan tindak pidana tetap dapat terkena pergantian antar waktu (PAW), yang sebelumnya ingin dihapuskan,” ujar Kamaruddin.

PSI adalah satu-satunya partai politik yang mengajukan permohonan uji materi terhadap pasal-pasal kontroversial tersebut. Sebelumnya, keputusan untuk menggugat UU MD3 dilakukan berdasarkan polling yang digelar PSI dan disetujui 91 persen responden.

Kemudian, PSI menggandeng 122 advokat yang menggambarkan Pasal 122 UU MD3 yang dianggap mewakili kekeliruan UU tersebut.

Beberapa pasal kontroversial tersebut adalah Pasal 73, mengenai permintaan DPR kepada Polri untuk memanggil paksa, bahkan dapat dengan penyanderaan, setiap orang yang menolak memenuhi panggilan para anggota dewan, serta Polri wajib memenuhi permintaan tersebut. Pasal 122 huruf k, mengenai wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum kepada siapapun yang merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya.

Terakhir, Pasal 245 yang menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan presiden dan pertimbangan MKD. (Art)

Chatib Basri Nilai Dini Purwono Mampu Jadi Legislator Profesional

Chatib Basri Nilai Dini Purwono Mampu Jadi Legislator Profesional

Beranda

MENDAFTAR BACALEG: Dini Purwono SH LLM (kanan) saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR RI di kantor Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Pusat, Selasa (31/10/2017). Berkas pendaftaran diterima Ketua Umum PSI, Grace Natalie. (ISTIMEWA)

 

Dinipurwono.id – Mantan Menteri Keuangan Dr Chatib Basri memiliki penilaian khusus untuk Dini Purwono SH LLM, salah satu lawyers yang mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), pada Selasa (31/10/2017). Didampingi sejumlah tokoh dan keluarganya, Dini mendaftar bersama dua lawyers ternama di Indonesia lainnya, yakni Dr Surya Tjandra dan Rian Ernest langsung ke kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI di Jakarta.

“Dini orang yang cerdas dan juga punya integritas,” kata Chatib Basri dalam rekaman video yang ditayangkan di kantor PSI Pusat.

Chatib Basri menjelaskan penilaiannya itu berdasarkan pengalaman melihat sendiri kinerja Dini.

Dini adakah staf khusus Chatib Basri saat menjabat Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) pada 2012-2013 dan berlanjut ketika ia menjadi Menteri Keuangan pada 2013-2014. Chatib Basri menilai Dini sebagai seorang yang profesional.

“Jika sesuatu hal menurut dia itu bertentangan atau salah atau peraturannya ada kesalahan dia akan menyampaikannya secara terbuka,” ujarnya.

Sikap seperti itu, lanjut Chatib Basri, sangat penting sehingga kualitas dari aturan atau pandangan dari aspek legal yang disampaikan itu betul-betul profesional.

Chatib Basri berkeyakinan Dini mampu menjadi legislator. “Sebab, dia punya integritas, punya idealisme, dia pintar juga jujur dan mudah-mudahan bisa menjadi politisi yang baik,” harapnya.

Karena itu, Chatib Basri, sangat menaruh harapan pada Dini. “Saya kira menjadi sangat penting bahwa orang-orang yang pintar jujur bisa masuk di dalam politik,” katanya.

Pada kesempatan yang berbeda, lawyers dan pegiat Hak Azasi Manusia (HAM) Todung Mulia Lubis juga berharap agar Dini lolos ke senayan. “Orang baik harus masuk ke politik, orang baik harus masuk ke DPR, karena DPR perlu diisi oleh orang-orang yang punya idealisme dan komitmen,” tegasnya.

Todung menyebut Dini memiliki idealisme dan punya komitmen serta memiliki konsep. “Dia akan mengisi kekosongan di DPR yang memang membutuhkan sosok seperti Dini Purwono yang akan membersihkan DPR dari ide-ide gagasan-gagasan yang tidak sehat buat bangsa ini,” katanya.

Todung mengatakan sangat mengenal sosok Dini. “Ia adalah orang yang mau belajar. Saya terakhir bersama-sama dengan Dini Purwono ketika membentuk forum advokat pengawal Pancasila,” ujarnya.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik kehadiran Dini Purwono dalam barisan bakal calon legislatif yang bersih, antikorupsi, dan anti intoleransi.

Ketua Umum PSI, Grace Natalie, menyebutkan, karakter Dini memiliki kesesuaian dengan ideologi PSI. Dini juga mengaku cocok dengan visi dan misi PSI, sehingga ia merasa nyaman berpolitik di sini. Ia menilai PSI adalah partai yang bersahabat dan merakyat, sebab diisi oleh orang-orang biasa bukan elit politik.

Penilaian lain dari Dini adalah PSI ingin memutus mata rantai praktik politik kotor di Indonesia. “Kita sering membaca hal itu di media massa. Saya yakin PSI akan mendatangkan darah muda di dunia politik. Darah yang tak pernah terpapar praktik politik kotor,” kata Dini.

Menurut Dini, jika ingin mengubah keadaan, maka harus menempuh jalur politik. “Jika cuma mengeluh saja, maka tidak akan bisa mengubah keadaan. Kalau ada yang kurang dan salah, kita harus bertanggung jawab juga untuk mengambil langkah,” ujar Dini.

Menurut Dini, berpolitik dengan niat yang baik akan menjadikan politik sebagai alat yang menyejahterakan rakyat.

Lulusan Harvard

Dini adalah seorang lawyers yang banyak berkecimpung selama 20 tahun bidang pasar modal, merger, dan akuisisi. Lulus strata satu dari Universitas Indonesia, ibu satu anak ini memperoleh gelar master di bidang hukum keuangan internasional dari Harvard Law School (LLM, 2002) dengan dukungan beasiswa Fulbright Scholar.

Wilayah keahliannya adalah di bidang pasar modal, merger dan akuisisi. Dini pernah bertindak sebagai konsultan hukum untuk perusahaan Jepang, Marubeni, dalam akuisisi saham minoritas dua perusahaan pembiayaan konsumen yang tergabung dalam CT Corp Group. Ini adalah transaksi lintas-batas.

Dia juga pernah bertindak sebagai konsultan hukum untuk perusahaan milik negara, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam proses tender pra-kelayakan proyek kereta api Bandara Soekarno Hatta-Manggarai. Proyek ini ditawarkan dengan skema public-private partnership atau kemitraan pemerintah-swasta.

Dini juga terdaftar sebagai konsultan hukum pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) –dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK)– serta menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).

(sm/aro/aro/JPR/JPC)

Todung Mulya Lubis: Sangat Dibutuhkan Sosok seperti Dini Purwono

Todung Mulya Lubis: Sangat Dibutuhkan Sosok seperti Dini Purwono

Beranda

Dinipurwono.id – Sosok Dini Purwono sangat dikenal baik oleh advokat senior Todung Mulya Lubis. Dini dianggap sosok yang punya idealisme dan komitmen tinggi.

Todung sudah cukup lama mengenal Dini Purwono. “Dini adalah seorang konsultan hukum alumni dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan Harward Law School. Dia dikenal sebagai orang yang sangat concern dengan keadaan,” kata Todung.

Todung mengakui, Dini memang tidak terlalu banyak muncul di permukaan, namun dari belakang layar dia telah banyak membantu menyampaikan gagasan untuk kepentingan kebangsaan dan untuk menjaga keutuhan negara Indonesia.

“Orang baik harus masuk ke politik, orang baik harus masuk ke DPR karena DPR perlu diisi oleh orang-orang yang punya idealisme dan komitmen. Dan Dini adalah sosok advokat yang punya idealisme, punya komitmen, punya concern dan dia akan mengisi kekosongan-kekosongan yang ada pada DPR,” tuturnya.

Menurut Todung, sangat dibutuhkan adanya sosok-sosok seperti Dini Purwono yang akan membersihkan DPR dari ide-ide dan gagasan-gagasan yang tidak sehat buat bangsa ini.

“Yang paling penting adalah, dia orang yang mau belajar,” jelasnya.

Todung mengaku terakhir bersama-sama Dini Purwono saat membentuk Forum Advokat Pengawal Pancasila.

“Kenapa (dibentuk forum)? Karena Pancasila itu seperti sudah dijadikan semacam jargon yang hampa. Kemudian juga sekarang seperti dilupakan dan hanya disebut sekali-sekali. Padahal Pancasila itu menyatukan kita sebagai bangsa, memperkuat pilar-pilar negara kesatuan.”

“Dini sangat cemas melihat Indonesia ini mau dibawa kemana kalau tidak ada Pancasila? Karena Pancasila adalah ideologi dasar yang melekatkan semua suku, semua agama, semua perbedaan menjadi satu yaitu Indonesia,” imbuhnya. (Art)