Iklan PSI di Media Cetak Disoal Bawaslu, Dini: Tidak Terpenuhi Unsur Kampanye Pemilu

Iklan PSI di Media Cetak Disoal Bawaslu, Dini: Tidak Terpenuhi Unsur Kampanye Pemilu

Beranda

JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati keputusan Bawaslu yang mempersoalkan dan melimpahkan kasus materi polling cawapres dan anggota kabinet Jokowi 2019 di salah satu koran nasional ke pihak kepolisian.

Meski demikian, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan, pihaknya akan menggunakan hak untuk melakukan perlawanan secara hukum. Sebab, PSI melihat ada perbedaan tafsir hukum.

“Materi kami tidak memuat visi dan misi serta program partai. Padahal, itulah definisi materi kampanye menurut Pasal 274 ayat (1) UU Pemilu,” ujar Antoni di DPP PSI, Jakarta, Kamis (17/5).

Menurut Antoni, materi yang disiarkan merupakan wujud komitmen PSI melaksanakan pendidikan politik. Apalagi tidak mengandung ajakan memilih PSI.

“Kalau soal pencantuman logo, ini bagian dari pertanggungjawaban. Polling itu untuk publik, tak mungkin tak ada penanggung jawab. Makanya ada nama dan logo PSI untuk tanggung jawab,” ucapnya.

Antoni juga menyatakan PSI merasa telah dizalimi, terkait langkah Bawaslu melimpahkan berkas pengaduan ke kepolisian terkait dugaan kampanye terselubung PSI.

“Beberapa hari lalu ada pelaporan ke Bawaslu terhadap beberapa partai yang melakukan kampanye di berbagai media. Kok tidak ada tindak lanjut? Sebagai partai baru, kami merasa dikerjain,” katanya.

PSI, kata Antoni, juga semakin yakin dengan penzaliman terhadap PSI, karena di press release Bawaslu Temuan No. 02/TM/PL/RI/00.00/IV/2018, tertanggal 17 Mei, di alinea terakhir mengatakan ‘Kepolisian segera menetapkan Tersangka’.

“Bawaslu telah melanggar asas praduga tak bersalah. Ini jelas menunjukkan bahwa PSI menjadi target operasi dari pihak-pihak tertentu. Bawaslu pun sudah melakukan abuse of power karena memerintahkan polisi untuk menjadikan pimpinan PSI sebagai tersangka,” katanya.

PSI menggarisbawahi pula bahwa kasus yang ada merupakan temuan anggota Bawaslu M Afifuddin dan bukan pelaporan dari masyarakat.

Antoni berharap ada perlakuan yang setara di depan hukum. Jangan diskriminatif. Kalau PSI diproses, maka partai-partai lain yang terindikasi melakukan hal yang sama, juga harus diproses.

Senada dengan Antoni, Juru bicara PSI bidang hukum dan Koordinator Jangkar Solidaritas, Dini Purwono mengatakan bahwa kuncinya ada di definisi “kampanye pemilu” dan “materi kampanye” sebagaimana diatur dalam UU Pemilu No. 7/2017.

Definisi “kampanye pemilu” dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

Sedangkan yang dimaksud dengan “materi kampanye” dalam Pasal 274 ayat (1) UU Pemilu adalah materi yang memuat visi, misi dan program parpol atau calon.

“Dan secara pengertian utuh serta penalaran wajar, iklan PSI yang bersangkutan tidak memenuhi substansi yang diatur dalam kedua definisi itu,” ujar Dini yang juga Caleg PSI tersebut, Kamis (17/5).